PEMALANG, mediakita.co – Puluhan warga masyarakat Desa Kreo Kecamatan Randudongkal mekakukan aksi grudug di kantor desa untuk menuntut Kepala desa (Kades) setempat, Suheri, agar memperbaiki dan merevisi data yang dinilai tumpang tindih terkait bantuan dampak Pandemi covid 19. Senin (8/6).
Sodikin yang mewakili aksi warga mengatakan pihaknya menginginkan Kades untuk merevisi data bantuan covid 19, dan menuntut pergantian petugas pendata juga pihak desa bisa mengembalikan potongan dana bantuan langsung tunai dana desa ( BLT DD) yang dilakukan petugas.
Menurutnya terdapat salah satu warga dalam pendataan RT tidak diikut sertakan hanya di suruh Rt untuk mrngumpulkan KK dan KTP saja, namun kerabat kader posyandu didata dan mendapat bantuan, sepertinya diduga pilih kasih sehingga menjadi kecemburuan sosial di masyarakat.
“Di lapangan faktanya warga yang miskin tidak masuk data, warga yang mampu dimasukan data penerima bantuan sehingga terjadi tumpang tindih soal data,” katanya.
Hal yang sama diungkapkan warga yang tidak ingin disebutkan jatidirinya juga menuntut agar kerabat kader posyandu tersebut agar diganti oleh warga yang berhak menerimanya.
Dan pihaknya meyarankan agar warga semua mendapat bantuan pendataanya segera direvisi jangan ada lagi data yang tumpang tindih supaya tidak ada warga yang menerima bantuan dua kali/doble.
“Jangan ada lagi penerima manfaat PKH dapat lagi dari bantuan dari kabupaten atau propinsi,” ungkapnya.
Aksi warga yang menggerudug kantor desa akhirnya direspon pihak Pemdes dengan menggelar musyawarah desa di Aula pendopo desa setempat yang dihadiri Muspika Randudongkal, Kades, Ketua BPD, Pemuda desa setempat dengan hasil kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara menyepakati bersama dan mengabulkan semua tuntutan warga dan hasil dari pengembalian pemotongan dana bantuan untuk menyikapi dan dibagikan kepada warga yang belum mendapatkan bantuan.
