JAKARTA, mediakita.co- Pemerintah memutuskan untuk cakupan vaksinasi menjadi indikator dalam evaluasi penurunan Level PPKM dari Level 3 ke Level 2 dan Level 2 ke Level 1 di Jawa-Bali.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Keterangan Pers tentang Perkembangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terkini, Senin (13/09/2021) malam, secara virtual.
Pandemi COVID-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat. Untuk itu, masyarakat harus siap untuk hidup berdampingan dengan virus tersebut.
Dalam kondisi demikian, pemerintah terus melakukan persiapan proses transisi dari pandemi ke endemi. Salah satu proses transisi hidup berdampingan dengan COVID-19, pemerintah menerapkan strategi dengan terus mengakselerasi laju vaksinasi di seluruh daerah di tanah air.
Indikator Cakupan Vaksinasi
Cakupan vaksinasi untuk bisa turun dari PPKM Level 3 ke Level 2 adalah :
- Cakupan vaksinasi dosis pertama suatu daerah harus mencapai 50 persen
- Cakupan vaksinasi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) harus mencapai 40 persen.
Sedangkan cakupan vaksinasi untuk bisa turun dari Level 2 ke Level 1 adalah :
- Cakupan vaksinasi dosis pertama harus mencapai 70 persen
- Cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60 persen.
“Untuk kota-kota yang saat ini berada pada Level 2 akan diberikan waktu selama dua minggu untuk dapat mengejar target pada poin di atas. Jika tidak bisa mencapai maka akan dinaikkan statusnya kembali pada Level 3,” tegas luhut.
Pencapaian target cakupan vaksinasi tersebut sangat penting mengingat vaksinasi telah terbukti menekan risiko keparahan dan kematian jika terpapar COVID-19, terutama bagi para lansia.
“(Vaksinasi) sudah terbukti melindungi kita dari sakit parah yang membutuhkan perawatan rumah sakit atau kematian, terutama para lansia. Oleh karena itu, target vaksinasi yang tinggi adalah salah satu kunci utama dalam fase hidup bersama COVID-19,” tegasnya.
Luhut mengungkapkan, tambahan indikator vaksinasi dalam evaluasi PPKM tersebut juga karena terbukti masih banyaknya stok vaksin yang belum disuntikkan di sejumlah daerah di tanah air.
“Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 41 juta dosis vaksin yang saat ini ada pada stok provinsi dan kabupaten/kota yang belum disuntikkan. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat animo masyarakat sangat tinggi untuk vaksinasi,” ujarnya.
Selain meningkatkan cakupan vaksinasi, pemerintah juga terus meningkatkan penerapan 3T (testing, tracing, dan treatment) termasuk penanganan isolasi terpusat (isoter) yang optimal sebagai bagian dari strategi transisi dari pandemi ke endemi.
“Isoter ini menjadi sangat penting. Nanti orang-orang yang kena pada status hitam di PeduliLindungi akan kita segera tangani. Di mal misalnya, kalau diperiksa itu akan kita langsung bawa ke karantina terpusat untuk menghindari penularan ke orang-orang lain,” ujarnya.
Strategi yang ketiga adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) yang tinggi didukung oleh implementasi skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
“Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka tiga strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat seperti implementasi PPKM yang ada saat ini,” tandasnya.
Oleh : Redaksi/mediakita.co
