PEMALANG, mediakita.co- Beras pegawai produksi perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT Aneka Usaha (Perseroda) ramai disorot oleh berbagai kalangan. Banyak anggota DPRD Pemalang melayangkan protes, Jum’at (14/1/2022).
Terbaru, Budi Harmanto, Anggota DPRD Pemalang, Fraksi PDI Perjuangan angkat suara tentang polemik beras pegawai. Dirinya memberikan kritik tentang skema usaha yang dilakukan PT Aneka Usaha (Perseroda).
“Menurut saya apa yang dilakukan PT Aneka Usaha tidak pas. Skema bisnis yang dilakukan juga buruk,” ujarnya.
Disisi lain dirinya memberikan ulasan bagaimana harga beli terhadap petani.
“Beras pegawai, jika itu ambilnya dari petani lokal oke iya bagus, demi kesejahteraan rakyat. Tapi kenyataannya, mereka (PT Aneka Usaha) membeli dengan harga standar dan menjualnya lebih tinggi dari harga pasaran, ada apa ini,” kata Budi Harmanto, Legislator yang duduk di Komisi D.
Bahkan ia pun menerima laporan tentang kualitas yang tak sesuai dengan harga yang dibayarkan.
“Sudah masuk laporan ke saya tentang keluhan beras pegawai. Katanya tidak sesuai dengan kenyataannya yang katanya premium,” ungkapnya.
Budi Harmanto yang juga berlatarbelakang seorang pebisnis memberikan pesan pada PT Aneka Usaha.
“Jika PT Aneka Usaha mau bergerak di bidang bisnis beras, bisnis saja yang benar dengan murni dan cuan. Jangan kemudian mewajibkan PNS membeli dengan harga yang sudah dipatok. Mustinya terbitkan saja pilihan beras kualitas A, B, C dan sebagainya,” tegasnya.
DPRD Pemalang akan melakukan cross check terkait asal-usul beras pegawai.
“Kami akan cek ke lapangan, klaimnya PT Aneka Usaha beli di petani wilayah Ulujami, Bodeh dan Petarukan. Kami akan telusuri, jika tidak sesuai maka akan kami tindak sebagaimana tupoksi DPRD,” ucapnya.
Sebelumnya, PT Aneka Usaha telah memberikan keterangan tentang beras pegawai. Harga tinggi dikarenakan biaya produksi dan proses distribusi.
Oleh: Arief Syaefudin
