NASIONA,mediakita.co- Bagi Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, masalah kabut asap tahunan di Indonesia adalah masalah ketidakadilan. “Ketika (ada) sebuah perusahaan (yang) mengontrol 2,8 juta hektar lahan, di mana keadilan? Lalu ada orang yang memiliki 600.000 hektar lahan tetapi tidak punya pemadam api tunggal,” tandasnya sebagaimana dikutip mediakita.co dari fiskal.co.id-Channel News Asia (22/10).
Luhut menjelaskan keengganan pemerintah untuk menyatakan masalah kabut sebagai bencana nasional, meskipun tingkat polusi udara di beberapa kota Indonesia telah mencapai tingkat berbahaya di lebih dari 2.600 API.
“Jika pemerintah akan menyiram api sepanjang waktu? Jika kita menyebutnya sebagai bencana nasional, mereka (pengusaha) akan mendapatkan keuntungan,” ujarnya merujuk pada pemilik konsesi lahan.
“Mereka memiliki 500 juta pound sterling di Bank London, tapi mereka menuntut kita (pemerintah) memadamkan api.” tambahnya kesal.
Luhut menambahkan bahwa pemerintah sebelumnya tidak menerima bantuan yang ditawarkan oleh negara-negara tetangga karena “ingin mencoba membereskan sendiri”. Luhut juga menyesalkan tawaran bantuan dari Singapura yang hanya satu pesawat.
Luhut juga menambahkan bahwa Presiden Joko Widodo telah pergi ke daerah-daerah berkali-kali “sehingga presiden melihatnya sebagai masalah serius”.
Ditanya tentang nasib 30 perusahaan yang dilaporkan karena ada indikasi keterlibatan dalam pembakaran hutan, Luhut menyatakan singkat akan “banyak” yang didakwa.
Bahkan Luhut mengajukan tantangan langsung, “Jika itu terjadi lagi pada tahun depan, kita akan menyita semua tanah mereka, mencabut izin mereka,” seraya menambahkan bahwa kali ini, dirinya tidak berharap perusahaan perkebunan itu akan main main berkaitan dengan ancaman tersebut. Karena ini Luhut yang bicara.***
