ajibpol
JAWA TENGAH

Acara Dinas Kominfo Salatiga “Dikritik” LCKI

SALATIGA, mediakita.co,- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Salatiga menyelenggarakan acara pisah-sambut, Selasa (02/09/2020). Kegiatan yang berlangsung di luar wilayah Salatiga itu, mendapat kritik.

Acara berlangsung di Oemah Kembang, Kabupaten Magelang, tidak hanya dihadiri Kepala Dinas lama Drs. Muh Nasiruddin dan penggantinya Drs. Prasetiyo Ichtiarto, M.Si., namun juga seluruh pegawai Diskominfo Salatiga, Dharma Wanita, dan Crew Radio Suara Salatiga.Demikian seperti diinfokan lewat Media Sosial Diskominfo Salatiga, Kamis (03/09/2020).

Tak pelak, kegiatan yang dilangsungkan oleh aparatur negara tersebut, dikritik oleh pengamat sosial, hukum dan pemerintahan, sekaligus Ketua Divisi Hukum Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Jateng Joko Tirtono, SH.

“Apa yang dilakukan Diskoninfo Salatiga dengan menggelar kegiatan di masa pandemi dengan mengundang banyak orang, ditambah dilaksanakan di luar Salatiga, merupakan sikap yang tidak bijak,” ucap Joko kepada Wartawan Mediakita.co, Jumat (04/09/2020).

Joko menambahkan, bahwa baru saja Walikota Salatiga, melalui postingan Humas Setda Salatiga di media sosial, mengajak warga Salatiga untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan cara memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM yang ada di Salatiga untuk mempromosikan produknya secara gratis.

Baca Juga :  Paguyuban Pasar Buah dan Sayur Aksi Damai

“Dengan kehadiran Dinkominfo di Magelang, tampaknya mereka ingin mempromosikan wilayah selain Salatiga,” lontar pria yang kesehariannya bekerja sebagai Pengacara.

Dia berharap agar kegiatan yang diselenggarakan dilingkungan Pemkot, dapat dilaksanakan di wilayah Salatiga dan melibatkan UMKM Salatiga.

Hal lain yang menjadi perhatian Joko adalah satu foto yang dirilis Diskominfo Salatiga yang mengambarkan foto bersama para ASN, dan mayoritas tidak menggunakan masker.

“Seingat saya sudah keluar Inpres No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases. Ini seharusnya menjadi acuan bagi para ASN karena ranah Inpres itu ke administrasi negara. Semoga tidak ditiru oleh dinas lain”, tegas Joko. (sf/mediakita.co).

Artikel Lainnya