Banjir di Wilayah Kebon Pala 3 Hari Tidak Surut, PSI : Setahun Lebih Gubernur Anies Terjegal Masalah yang Sama

JAKARTA, mediakita.co- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menagih keseriusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi janjinya dalam penanganan banjir.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana menyusul bajir di wilayah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur selama 3 hari tidak kunjung surut.

Banjir ini seharusnya dapat diantisipasi, karena sudah terjadi dari tahun ke tahun dengan penyebab sama,” kata William, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (03/11/21).

Menurut William, banjir ini terjadi akibat belum selesainya program pembangunan sodetan serta terhentinya pengadaan tanah yang kemudian akan digunakan dalam program naturalisasi Sungai Ciliwung.

“Kami terus menagih janji dan keseriusan Gubernur Anies Baswedan untuk menjalankan program penanganan banjir dan pembangunan sodetan hingga naturalisasi, yang termaktub dalam Instruksi Gubernur No. 49 Tahun 2021 yang seharusnya dilakukan sejak Oktober 2021,” ucapnya.

William menyatakan, seharusnya dari Oktober sudah dilakukan ternyata sekarang pengadaan tanah dan pembangunan sodetan masih terhambat sengketa lahan sampai makelar tanah. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta di akhir 2020 bahkan mendapat teguran dari Kementerian PUPR.

“Pemprov DKI Jakarta di akhir 2020 dapat complain dari Kementerian PUPR karena baru membebaskan lahan 16 hektar dari 40,67 hektar, jadi normalisasi belum bisa berjalan. Artinya, sudah satu tahun lebih gubernur terjegal masalah-masalah yang sama,” ujarnya.

Terkait dengan itu, William mempertanyakan keseriusan Anies Baswedan menangani banjir khususnya disisa satu tahun terakhir jabatannya.

“Ini adalah musim hujan terakhir Anies, harusnya setelah 4 tahun menjabat, daerah rawan banjir seperti Kebon Pala ini dapat surut dengan lebih cepat. Kebon Pala banjir November 2017 lalu, masa banjir lagi sekarang,” kata William menyayangkan.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah menderita akibat pandemi terkena banjir yang seharusnya bisa diantisipasi,” tambahnya.

“Kami meminta program-program penanganan banjir di hulu seperti normalisasi segera diselesaikan, dan program di hilir seperti sodetan diselesaikan pula,” tutupnya.

Pos terkait