Nasional, Mediakita.co,- Silang pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mengenai faktor pemicu Banjir Jakarta (Jakarta Foods) terangkat kepermukaan. Banjir Jakarta kali ini memang laur biasa, bahkan memakan korban jiwa hingga 30 orang.
Versi Menteri PUPR, baru ada 16 km normalisasi kali Ciliwung, dari yang seharusnya 33 km. Demikian seperti dikutip detikcom. “Mohon maaf bapak gubernur, selama penyusuran kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah dinormalisasi baru 16 km,” ungkap Basuki, Rabu (1/1/2020).
Menurut Basuki, dampak yang dihasilkan dari tidak berjalannya normalisasi Ciliwung membuat DKI Jakarta kebanjiran.
Berbeda dengan Basuki, Gubernur Jakarta menyatakan bahwa banjir yang terjadi bukan karena normalisasi. “Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir,” ujar Anies seperti dikutip Kompas.
Lalu siapa yang salah atau benar? Berikut pendapat ahli.
Firdaus Ali, pakar Bioteknologi Universitas Indonesia, menilai bahwa Pemprov Jakarta seharusnya mengerjakan yang menjadi domain dan tanggung jawabnya. “Di hulu kewenangannya ada di luar kewenangan DKI Jakarta, itu yang sedang kita kerjakan, pemerintah pusat bersama dengan pemprov Jabar,” ucap Ali saat berbicara di Kompas TV, Rabu (1/1/2020) malam.
Lebih lanjut, Ali mengatakan, pemerintah pusat sebenarnya telah menyusun strategi untuk mengatisipasi kejadian banjir besar, yakni dengan pembangunan dua bendungan serta menata jalur hulu. Namun, bendungan tersebut masih dalam proses.
Memahami adanya silang pendapat, Presiden Joko Widodo meminta semua merapat. Presiden meminta pemerintah pusat dan daerah bekerjasama atasi banjir. Demikian seperti dilansir detik. (sf/Mediakita.co).
