PEMALANG, mediakita.co- Beras pegawai di Kabupaten Pemalang mendapatkan sorotan. Setelah muncul surat protes oleh seorang kepala sekolah, kini anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Pemalang angkat bicara, Kamis (13/1/2022).
M. Syafi’i, Anggota DPRD Pemalang, Komisi D, mempertanyakan tentang asal usul beras pegawai.
“Secara umum kami sangat mendukung jika itu memang benar menyerap dari petani lokal. Tapi sebaliknya, beras pegawai ini belum jelas asal-usulnya,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan beras pegawai sangat prematur.
“Yang disasar kan pegawai, artinya ini kan anak buah bupati. Harusnya disosialisasikan dulu, dikumpulkan per kecamatan masing-masing,” ujar, M. Syafi’i, Anggota DPRD Pemalang Fraksi PPP.
Terpisah, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rismanto, Anggota DPRD Pemalang, menyayangkan tentang harga yang terlalu tinggi.
“Menurut saya harganya kemahalan, okelah jika perusahaan mengambil keuntungan tapi jangan terlalu tinggi. Jangan sampai justru mengeksploitasi pegawai itu sendiri,” ucapnya.
Dirinya juga menyoal tentang frasa beras lokal.
“Lokalnya itu mana, diambil petani mana, Pemalang itu ada 14 kecamatan dengan beras yang berbeda-beda. Tolong dijelaskan kepada kami (DPRD),” kata Rismanto, legislator yang identik dengan blangkonnya.
Terpisah, mewakili PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang, M. Bobby Dewantara, menuturkan, pihaknya telah menyerap beras lokal. “Kami ambil beras dari tiga wilayah di Pemalang, dari Kecamatan Ulujami, Kecamatan Petarukan dan Kecamatan Bodeh,” tuturnya.
Saat disinggung mengenai harga yang jauh diatas pasaran, hal ini terjadi karena proses distribusi.
“Kenapa harganya 12.500 per kilo, itu karena mata rantai distribusi. Selain itu juga kami menanggung biaya operasional, sebab kami mengirim hingga ke pelosok Pemalang,” ungkap, M. Bobby Dewantara.
Terkait polemik yang merebak tentang beras pegawai, menganggap hal yang wajar. “Namanya kebijakan ada pro dan kontra, jadi wajar adanya.”
Oleh: Arief Syaefudin
