Amirul Mukminin Umar Bin Khatab pernah menangis selama satu minggu tanpa henti “hanya” gara-gara mendapat laporan seekor kambing mati di sebuah sungai yang masih menjadi wilayahnya pada saat itu. Mungkin kita juga pernah mendengar salah satu perdana menteri di Eropa yang mengundurkan diri, lagi-lagi “hanya” karena kedapatan melanggar rambu lalu lintas.
Penggalan kisah itu saat ini menjadi “oase” di tengah “dahaga”nya kita akan pemimpin-pemimpin sejati yang benar-benar memperjuangkan dan peduli dengan rakyat. Dan bukankah hal itu sepertinya juga menjadi “mimpi siang hari” seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali rakyat di kabupaten Pemalang yang akan menyongsong gelaran Pilkada 2015 di bulan Desember nanti.
Mumpung saat ini jelang Pilkada, bolehlah kita berharap bisa “bangun” dan terjaga dari mimpi siang hari kemudian mendapati seorang pemimpin yang betul-betul mengayomi dan sehati dengan rakyat. Mumpung situasi politik penuh dengan argumen tentang calon-calon bupati yang tepat untuk kita pilih nantinya, kiranya beberapa kriteria boleh kita munculkan agar kita punya pandangan sendiri dalam memilih calon bupati. Mumpung masyarakat Pemalang masih peduli dengan Pilkada, sehingga artikel ini bisa menarik hati dan dibaca berkali-kali. Dan setumpuk mumpung lainnya.
Bolehlah asal tidak aji mumpung.
Beberapa kriteria yang seharusnya (dan atau harus) ada pada calon bupati Pemalang :
1. Mempunyai Kemampuan Manajerial Yang Mumpuni
Bupati adalah pemimpin dalam sebuah organisasi Pemerintahan tingkat kabupaten. Kemampuan bupati dalam hal manajemen mutlak diperlukan karena menyangkut kelembagaan yang bisa membuat efektif tidaknya sebuah organisasi. Implementasi Undang-Undang No.22 Tahun 1999, yang diikuti dengan Undang-undang No.34 Tahun 2003 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2003 kemudian Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah memberi kontribusi besar terhadap aplikasi perkembangan administrasi negara di Daerah. Perubahan yang paling sederhana yang ditemukan dalam perubahan organisasi di daerah nampak pada penempatan pegawai dan perubahan struktur organisasi yang dilakukan untuk penyempurnaan pelayanan publik pada masyarakat. Perubahan struktur organisasi dan penempatan pegawai sesuai dengan keahlian bukan merupakan hal yang sederhana bagi sebuah organisasi melainkan merupakan sesuatu yang serius untuk memperlancar pelayanan publik.
Sumber aparatur pada organisasi pemerintah daerah dihadapkan pada dua persoalan utama yakni kualitas dan distribusi (penempatan). Kualitas sumber daya manusia masih merupakan permasalahan serius jika dikaitkan dengan kinerja pemerintah daerah yang secara umum dipandang masih sangat rendah. Permasalahan lain adalah obyektivitas penempatan pegawai yang sesuai dengan skill, kompentensi dasar serta sesuai dengan bidang masing-masing pegawai. Pemerintah daerah masih jarang yang melakukan tes kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam rangka penempatan ataupun promosi jabatan pegawai. Fakta dilapangan, penempatan pegawai ataupun promosi jabatan pegawai dipengaruhi unsur politik, nepotisme serta unsur-unusur lain tanpa memandang profesionalitas dari masing-masing pegawai yang ditempatkan.
Permasalahan reorganisasi dan kelembagaan memegang peran penting dalam peningkatan kinerja pegawai. Kelembagaan disuatu daerah atau suatu organisasi akan mempengaruhi manajemen keuangan disuatu daerah. Semakin gemuk atau banyak kelembagaan yang besar (gemuk) maka akan terjadi pemborosan anggaran keuangan daerah serta keuangan negara. Karena itu bupati Pemalang nantinya harus juga :
2. Mampu mengatur Anggaran sesuai dengan Kemanfaatan sebesar-sebesarnya untuk rakyat
Dalam hal ini langkah nyata yang seyogyanya diambil dalam perjalanannya nanti, seorang bupati Pemalang harus bisa :
Pertama : tidak menghamburkan uang dengan agenda-agenda seremonial yang menelan anggaran cukup besar dengan mengabaikan sektor lain yang lebih penting seperti pembangunan ekonomi dan pendidikan.
Kedua : tidak menganggarkan fasilitas yang berlebihan kepada pejabat dibandingkan apa yang telah didapatkan oleh masyarakat, seperti kehidupan para pejabat yang penuh fasilitas berbeda jauh dengan masyarakat yang seharusnya lebih pantas untuk menikmati hasil daerah dibandingkan para pejabat daerah
Ketiga : membuat organisasi pemerintahannya ramping dan efektif sehingga anggaran yang ada tidak terbuang sia-sia hanya untuk menggaji pegawai yang kadang kerjanya cuma bisa “gosok batu akik” sementara pelayanan publiknya bikin kepala pening dan migrain.
3. Dekat dengan ulama-ulama yang bersih
Ulama (yang benar-benar alim) selalu melihat sebuah situasi berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam hal fikih siyasah maupun muamalah. Jadi pandangan-pandangan mereka akan selalu mengacu pada tingkat kemudaratan yang lebih kecil. Seorang bupati mutlak harus dekat dengan mereka ketimbang dengan para pembisik-pembisik yang “hanya” mementingkan kepentingan dirinya dan golongannya. Hal ini diperlukan karena semakin kompleksnya situasi yang kadang-kadang membuat seorang bupati melakukan blunder kebijakan. Butuh penasehat yang bisa melihat setiap persoalan menjadi lebih jernih, sehingga bisa diambil keputusan, pengambilan kebijakan yang tepat.
4. Berani dan Jujur
Kejujuran tak akan berarti apapun tanpa keberanian. Seorang pemimpin yang jujur, taat hukum belum tentu mampu menjawab harapan rakyat jika ia penakut. Kita merindukan pemimpin yang berani bersuara lantang dalam meneriakkan kejujuran ini.
5. Rela Berkorban
Menjadi bupati jaman sekarang itu tidak murah. Ongkos politiknya demikian besar, sehingga jangan harap orang kere bisa mencalonkan diri jadi bupati. “Bupati idaman” harus merelakan biaya politik pada saat pencalonan dan kampanyenya sebagai “sedekah publik (untuk rakyat)” dan tak mengharapkan dikembalikan (oleh rakyat dengan menggerogoti hak-hak rakyat) nantinya.
Dengan begitu, jikalau nantinya kita benar-benar bangun dari mimpi di siang hari, sudah pasti ibu-ibu di kabupaten Pemalang bisa tersenyum lebar karena kesejahteraan keluarga meningkat, anak-anak mereka bisa bekerja dikampung halaman tanpa harus merantau karena kesempatan kerja di Pemalang banyak, suami betah di rumah karena istri-istri bisa tampil cantik memesona karena kebutuhan make-up tercukupi, suami dan istri tidak perlu terpisah jarak. Akhirnya keluarga mawaddah warahmah yang diidamkan segenap kaum ibu bisa terwujud.
Tetapi bisakah kita mengharapkan seorang pemimpin yang ideal akan lahir dari proses Pilkada yang tidak ideal. Kenapa tidak ideal? Tanya saja pada para calon bupati itu.
Amiin!!
