PEMALANG, medeiakita.co- Setelah selama tiga hari mogok, hari ini Jumat (22/7), seluruh Bus Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) Jurusan Pemalang-Purwokerto kembali normal beroperasi.
Seperti dilansir beberapa media, berakhirnya aksi mogok awak bus 3/4 ini setelah adanya musyawarah antara Dihubkominfo, Satlantas dengan Paguyuban Angkutan Umum. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Dishubkominfo Pemalang Moch Usman menyatakan, intinya bus AKAP yang ngetem di Terminal Belik akan ditindak.
Terkait dengan pemberitaan itu, Sekretaris Mimbar Rembug Warga Pemalang (MIMBAR REWANG) Kecamatan Belik, Surip (38), menilai ada diskriminasi hukum dan kebijakan pada Dishubkominfo Pemalang. ” Pertanyaannya, ada apa ini kalau operasional Bus AKAP yang ditindak hanya di Terminal Belik,” tanyanya.
Sementara di daerah lain, lanjut Surip, seperti contohnya di Petarukan yang jelas-jelas ngetem dan disitu bukan terminal resmi malah dibiarkan. Kebijakan itu terjadi tentunya, karena ada kebutuhan masyarakat yang harus dilayani. Disini artinya, ada diskriminasi hukum dan kebjikan di Dishubkominfo Pemalang.
” Apakah Dishubkominfo bisa menjelaskan apa alasan hukum yang diberikan tentang beroperasinya Bus AKAP di beberapa tempat selain di Terminal Induk Pemalang ?,” ungkapnya.
Menurutnya, merosotnya jumlah penumpang Bus 2/4 bukan semata-mata karena adanya Bus AKAP di Terminal Belik. Tapi ada banyak masalah dan penyebab yang menyelimutinya. Menjamurnya angkutan antar jemput penumpang dari dan tujuan Jakarta di wilayah selatan menjadi salah satu sebab lain yang jumlahnya kalau dihitung justru paling besar.
” Selain itu, coba dengar dan baca saja di media sosial, betapa keluhan Warga Pemalang tentang amburadulnya tarip dan pelayanan Bus 3/4 sudah demikian memuncak. Mengapa Dishubkominfo Pemalang menutup mata terhadap hal itu ?,” jelasnya.
