Darurat Corona : Survey Jaringan Litbang Kompas, Masyarakat Dukung Tunda Pilkada, 6 dari 9 fraksi di DPR Setuju
Darurat Corona : Survey Jaringan Litbang Kompas, Masyarakat Dukung Tunda Pilkada, 6 dari 9 fraksi di DPR Setuju
NASIONAL, mediakita.co– Masyarakat mendukung rencana penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akibat pandemi Covid-19. Selain untuk melindungi warga negara dari bahaya penularan virus, penundaan itu menjadi penting untuk menjaga kualitas pemilu.

Dilansir harian Kompas, Minggu (29/03/2020), hasil survei dalam jaringan (online) Litbang Kompas, 24-25 Maret 2020, menunjukan 91,8 persen responden setuju seluruh tahapan pilkada 2020 ditunda. Semtara itu, 2,5 responden, menjawab tidak setuju dan 5,7 persen menjawab tidak tahu.

Disebutkan, survey tersebut melibatkan 1.315 responden dari 27 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 % dan nirpencuplikan +/- 3,2 persen.

Sebelumnya, dari wawancara Kompas, 6 dari 9 fraksi di DPR RI setuju pilkada ditunda dari jadwal 23 September 2020. Tiga fraksi akan melihat perkembangan penanganan Covid-19 terlebih dahulu. Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menunda empat tahapan pilkada yang sedianya berlangsung Maret-Mei 2020.

Sementara itu, anggota KPU, Viryan Aziz, menyampaikan dalam rapat pleno Senin (30/3), KPU akan membahas aspek teknis penyelenggaraan pilkada. KPU menyusun sejumlah alternatif tahapan setelah penundaan empat tahapan pilkada.

BACA JUGA :  Ini Daftar 60 Asuransi yang Bisa Cover Risiko Pasien Virus Corona

Apabila wabah covid-19 dapat diatasi pertengahan april sehingga awal Mei tahapan pilkada bisa dilanjutkan, masih dimungkinkan pemungutan suara digelar 23 September. Namun, baru bisa diatasi akhir Mei, tahapan pilkada baru bisa dilanjutkan awal juni.

Dengan asumsi itu, lanjut Viryan Aziz sebagaimana tersebut harian Kompas hari ini, pemungutan suara baru bisa digelar awal Desember. “ Mau tidak mau harus ada pengunduran waktu pemungutan suara,” jelasnya.

Kepada republika.co.id, Komisioner KPU RI Pramono ubaid Tanthowi menyebut pihaknya tengah menyusun berbagai opsi terhadap pelaksanaan pilkada serentak 2020.  Ia mengaku, KPU mempertimbangkan waktu dimulainya kembali tahapan pilkada yang ditunda dan opsi pengundurann pemungutan suara.

Menurutnya, pilkada serentak bisa diundur akhir tahun 2020 atau justru dilaksanakan 2021.

“Kami sedang menyelesaikan opsi-opsinya. Mudah-mudahan Senin (30/3) sudah bisa kita putuskan melalui rapat pleno,” ujar Pramono saat dikonfirmasi Republika.co.id, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan, KPU sedang membahas waktu tahapan pilkada bisa dimulai lagi setelah sempat ditunda seiring status tanggap darurat bencana Covid-19 sampai 29 Mei 2020 oleh pemerintah Indonesia. Jika status keadaan darurat bencana itu dicabut, maka tahapan pilkada dapat dimulai kembali pada awal Juni.

BACA JUGA :  GMNI Pertanyakan Konsep Upah Minimum Padat Karya Dalam UU Cipta Kerja

Namun, kata dia, bisa juga sekalian waktunya ditarik sampai beberapa bulan kemudian. Selanjutnya, opsi tentang pemungutan suara serentak di 270 daerah yang sedianya akan dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pramono menuturkan, KPU menyusun opsi pemungutan suara diundur hingga akhir tahun 2020 berdasarkan asumsi dimulainya kembali tahapan pilkada pada awal Juni. Bahkan, pemungutan suara dapat diundur hingga tahun 2021.