JAKARTA, mediakita.co- Beberapa pihak menilai pemerintah gagal menangani arus mudik lebaran 2016. Kementrian Perhubungan dianggap paling bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.
Atas insiden tersebut, Mantan Dirjen Kereta Api (KA) Departemen Perhubungan Ir Tunjung Si 72 ITB, mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Perhubungan Ignatius Jonan.
Isi salah satu bait suratnya menyebutkan, ” Bapak menteri yang terhormat.. Kalau saya jadi anda, saya akan malu, minimal kalau tidak mundur, saya tidak akan berbicara menyakitkan,” tulis Tunjung.
Tak nyaman dengan berbagai tudingan miring terhadapnya, Ignatius Jonan pun angkat suara. Bahkan salam akun resmi Facebooknya, Ignatius Jonan secara khusus menulis status klarifikasi.
Menurutnya, macet mudik kemarin terus jadi pembicaraan panjang dan arahnya sudah mulai ada yang mencari-cari kambing hitam dan menyeret ke isu politik. “Saya coba urai duduk persoalannya supaya wacana yang berkembang tetap proporsional menjadi solusi tepat,” tulisnya Jonan di akun facebook resminya.
Ia menyatakan, persoalan mudik bisa dipilah dalam tiga isu yaitu sarana-prasarana transportasi, infrastruktur jalan tol dan non tol, dan manajemen lalu lintas. Penyiapan prasarana transportasi menjadi kewenangan Kemenhub, seperta bandara, pelabuhan, stasiun.
“Sedangkan terminal bus saat ini masih menjadi kewenangan Pemprov, Pemkot, atau Pemkab sesuai semangat otonomi,” jelasnya.
Jonan menjelaskan, infrstruktur jalan tol-non tol kewenangn Kemen PUPR. Regulator jalan tol adalah Badan Pengatur Jalan Tol/BPJT di bawah Kemen PUPR. Manajemen lalu lintas menjadi kewenangan Korlantas Polri. Rekayasa arus, pengalihan, buka tutup, contra flow dan lain-lain.
Maka dalam persiapan angkutan lebaran Kemenhub fokus menyiapkan sarana-prasarana transportasi umum semua moda untuk memastikan semua laik operasi. Target Kemenhub, pertama, tersedia angkutan umum semua moda yang cukup untuk tampung lonjakan jumlah pemudik. Kedua, pemudik mndapat layanan sesuai standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.
Ketiga, terkait keselamatan, angkutan umum didorong untuk zero accident. Bukan zero macet karena soal macet ranah instansi lain. Dalam rapat rapat persiapan angkutan lebaran, soal kesiapan sarana prasarana yang bicara Kemenhub, infrastruktr tol-non tol yang bicara Kemen PUPR, lalin yang bicara Korlantas.Semua bekerja keras dan all out untuk kelancaran angkutan lebaran sesuai tupoksi masing-masing.
Apakah kemacetan parah di jalan tol dan non tol Brebes sekitarnya tidak diantisipasi? Antisipasi sudah dilakukan maksimal, semua jurus rekayasa lalin sudah disiapkan dan dijalankan.
Masalahnya ada gap besar antara kapasitas infrastruktur jalan tol-non tol dan ekspektasi tinggi publik terhadap tol baru. Exit tol Brebes Timur memang tidak didesain sebagai exit utama, tidak disiapkan menampung kendaraan dalam jumlah sangat besar. Di lapangan semua pihak all out berusaha memecahkan masalah. Keterlibatan polisi menembus macet untuk edarkan bbm kemasan salah satu contoh.
