PEMALANG, mediakita.co- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang, menolak model tempat pemungutan suara (TPS) non terpadu pada gelaran pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, Rabu (8/4/2026).
FPKS memandang, resiko konflik jika TPS diberlakukan model seperti pemilihan umum (Pemilu).
“Aspek keamanan, pasti dengan TPS yang pisah-pisah itu lebih rawan, apalagi ini Pilkades yang gesekannya langsung,” kata Daliwan Sekretaris FPKS.
Menurutnya, Pilkades punya nilai lokal yang tidak bisa disamakan dengan kontestasi politik yang lain.
“Ini kan pilihan lokal, bukan pilihan nasional, jadi harus tetap memperhatikan budaya lokal,” ujarnya.
Sorotan lain juga terkait biaya pelaksanaan yang membengkak.
Jika dibandingkan realitas saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan penghematan, maka hal ini tidak sejalan.
“Dalam penganggaran juga pasti membengkak, kalau TPS itu dibuat terpisah-pisah,” ungkap Daliwan.
Dari segi politik, bisa terjadi diskriminasi oleh kepala desa (kades).
“Apabila calon kades itu jadi, terus dia kalah di wilayah tertentu, ada potensi dia tidak akan memperhatikan wilayah tersebut,” pungkasnya.
Sebelumnya, juga muncul opini dari Pemerhati Sosial-Politik dan Tata Kelola Desa Bambang Mugiarto yang menyoal tentang model TPS Pilkades serentak dibuat ala Pemilu yang dimuat mediakita.co pada Selasa malam (7/4/2026).
Oleh: Arief Syaefudin
