PEMALANG, mediakita.co- Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pemalang Tahun 2024, mendapat perhatian khusus dari Laboratorium Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), belum lama ini.
Fokus utama pembahasan, yaitu adanya lonjakan jumlah surat suara tidak sah di Pilkada Pemalang Tahun 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemalang, Agus Setiyanto, mencatat ada sekitar empat puluhan ribu suara tidak sah dalam pilkada 2024 yang lalu.
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pilkada tahun 2020.
“Kami mencatat 44.586 surat suara tidak sah di Pilkada Pemalang yang lalu. Dibandingkan pilkada tahun 2020, angka ini naik drastis,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Laboratorium Politik FISIP Unsoed, Ahmad Sabiq, menerangkan, bahwa lonjakan surat sura tidak sah di Pilkada Pemalang Tahun 2024, disebabkan adanya faktor kesengajaan dari pemilih.
“Pola kesalahan paling dominan adalah surat suara tercoblos pada semua pasangan calon, disusul tanpa tanda coblos sama sekali. Pola-pola ini menunjukkan indikasi kuat adanya kesengajaan pemilih dalam membuat suaranya tidak sah,” terangnya.
Kata dia, apa yang terjadi di Pemalang mirip fenomena butterfly ballot dalam Pemilu Amerika Serikat Tahun 2000. Saat itu, ada kebingungan massal pemilih, serta lonjakan surat suara tidak sah.
Banyaknya suara tidak sah juga terjadi pada Pemilu Prancis Tahun 2017.
Dimana masyarakat melakukannya sebagai bentuk suara protes.
“Di banyak negara, suara tidak sah merupakan sinyal politik. Ia bisa muncul karena desain surat suara yang membingungkan, tetapi juga karena ketidakpuasan pemilih,” bebernya.
Dalam diskusi itu disepakati bahwa masalah surat suara tidak sah harus ditangani dari berbagai sisi—mulai dari teknis, edukatif, hingga politis.
Oleh: Arief Syaefudin
