JAKARTA, mediakita.co- Petinggi Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Karena hal itu dapat menjerumuskan Presiden Jokowi.
“Pak Luhut sebaiknya menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi Malin Kundang reformasi,” kata Kamhar kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).
Kamhar menilai, big data yang diklaim Luhut tidak sinkron dengan data hasil berbagai lembaga survei. Untuk itu, dia meminta Luhut tak menggunakan data tersebut mengingat kebenaranna dipertanyakan oleh banyak pihak.
“Argumentasi big data yang disampaikan LBP ini juga pernah dipresentasikan Cak Imin, yang kemudian direspons kritik oleh praktisi media sosial dari Drone Emprit, yang mempertanyakan kebenaran analisis big data tersebut, apalagi jika diperhadapkan dengan data di lapangan yang terekam oleh sejumlah survei nasional jauh lebih banyak yang menolak wacana penundaan pemilu,” katanya.
“Jadi sebaiknya Pak LBP tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang,” tambahnya.
Kamhar menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya data aspirasi rakyat Indonesia menginginkan penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Luhut dalam sesi perbincangan Deddy Corbuzier dengan Luhut dipodcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, dilihat, Sabtu (12/3/2022).
“Saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah,” papar Luhut.
Dari data tersebut menurut Luhut ternyata masyarakat kelas menengah ke bawah meninginkan kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, menurut Luhut, tidak menginginkan adanya gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.
“Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu,” tandasnya.
Dari yang data suara rakyat itu, Luhut berdalih untuk mencoba menangkap aspirasi publik. Menurutna, publik tidak mau menghabiskan anggara 100 Triliun lebih itu hanya untuk pemilu.
