mediakita.co – Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan konsistensinya dalam rangka penguatan kemaritiman Indonesia. Setelah sebelumnya melakukan upaya penanganan terhadap ‘illegal fishing’, langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah menata industri perikanan nasional.
Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan kawasan industri perikanan di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis, 6 Oktober 2016 kemarin. Demikian seperti dilansir dalam rilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.
” Kita menata kembali industri perikanan kita, baik yang tingkat nelayan, yang tingkat di atasnya, yang pengusaha kecil, yang tingkat industri akan kita tata kembali,” ujar Jokowi.
Namun demikian, penataan tersebut tentunya harus dilakukan tahap demi tahap. Presiden meminta agar penataan tersebut tidak dilakukan dengan tergesa-gesa.
” Jangan tergesa-gesa langsung buka-buka-buka, ini yang mau kita tata step by step, jangan kembali lagi ke masa yang di laut ini kaya tapi tidak ada aturannya,” ucapnya.
Penataan tak semata hanya sebatas pada aspek perekonomian. Pemerintah juga berkomitmen untuk mengupayakan penguatan pertahanan dan keamanan di pulau-pulau terluar Indonesia.
” Jadi kita ingin tidak hanya menguatkan ekonomi perbatasan, tetapi sekaligus untuk pertahanan dan keamanan kita. Sehingga di samping ini, nanti juga akan dibangun enam pangkalan baik untuk Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Darat,” terang Presiden.
Seperti diketahui, wilayah laut Natuna adalah wilayah Indonesia yang keberadaan dan integritas wilayahnya telah diakui oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pengakuan tersebut memberikan kewenangan bagi Indonesia untuk terus menjaga dan memelihara kedaulatan wilayah Natuna.
Sumber dan Foto : Humas Kemensetneg
Redaksi : mediakita.co
