Kabupaten Way Kanan Raih WTP 10 Kali berturut turut, Begini Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani
Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya Bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Ade Cahyadi, saat mengikuti Rakernas melalui video conference

WAY KANAN, mediakita.co- Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan sebagai salah satu pemerintah daerah yang telah mendapatkan 10 Kali WTP secara berturut-turut. Dan, Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya Bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Ade Cahyadi, mengikuti Rakernas melalui video conference tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap capaian yang telah dicapai kepada yang menerima 10 kali berturut-turut dapat menjadi contoh bagi yang lain sebagai tata kelola keuangan pemerintah, lembaga dan daerah yang baik. Dan, salah satu daerah yang mendapat penghargaan adalah Kabupaten Way Kanan, Prov. Lampung.

“Sinergi yang selama ini dibangun dengan seluruh pemangku kepentingan mulai dari seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan juga dengan komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) harus dan akan terus dijaga serta ditingkatkan” demikian Sri Mulyani. Sambutan tersebut disampaikan dalam Rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI.

Tema yang diangkat dalam Rakernas adalah tantangan akuntabilitas keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dan, Rakernas diselenggarakan melalui video conference, Selasa (22/09/2020).

BACA JUGA :  Dicanangkan Besok, Imunisasi Measles Rubella

Profesional, Akuntabel Dan Transparan

Menteri Keuangan juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan sinergi kuat dalam mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, akuntabel dan transparan.

Menkeu juga menyampaikan terimakasih kepada badan pemeriksan keuangan (BPK) sebagai eksternal auditor yang telah melakukan pemeriksaan kepada seluruh laporan keuangan, kementerian negara, dan Lembaga, serta laporan bendahara umum negara, dan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) serta keuangan pemerintah daerah (LKPD).

“Seluruh Acara Hari ini merupakan rangkaian yang tidak terputus dari sikap menjaga keuangan negara secara baik, profesional, akuntabel dan transparan” Ucap Sri Mulyani

“Hari Ini kita akan menghadiri pemberian penghargaan dalam kegiatan rakernas akuntansi dan pemerintah sangat menghargai berbagai masukan dan rekomendasi dari BPK berdasarkan hasil dari report transparansi fiskal dan kemandirian keuangan daerah yang telah dilakukan,” lanjutnya.

Laporan Keuangan Pemerintah

Sri Mulyani menyampaikan bahwa terjadi peningkatan pada laporan pemerintah daerah. Pada tahun 2019 ini sebanyak 486 dari 542 atau 89 % pemerintah daerah mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang terdiri dari 34 pemerintah provinsi dan 87 pemerintah kota dan 365 pemerintah kabupaten dan meningkat sebanyak 7.9 % dari tahun sebelumnya

BACA JUGA :  Bertemu Dubai Islamic Bank, Sri Mulyani Sampaikan UU Cipta Kerja Merupakan Upaya Pemerintah Perbaiki Iklim Investasi

“Saya berharap dengan capaian tersebut agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Hal ini juga merupakan indikator semakin meningkatnya tata kelola di semua kementerian, lembaga maupun di daerah. Tidak hanya mengelola keuangan negara, barang milik negara namun juga dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pemerintahan” ucap Sri Mulyani.

Menteri Keuangan memberikan penghargaan bagi pemerintah atas capaian yang baik dari seluruh pimpinan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Penghargaan diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2019 dan yang telah 5 kali beruturut.

Sri Mulyani juga memberikan apresiasi kepada yang daerah yang telah mendapatkan 10 kali WTP berturut turut. Hal tersebut menurutnya merupakan suatu pencapaian yang konsisten dan juga suatu milestone yang luar biasa semenjak pertama kali kita mulai melaksanakan pengelolaan keuangan negara berdasarkan undang-undang keuangan negara dan pembendaharaan negara.

Penulis :  Rita Sari, Aliansah