PEMALANG, mediakita.co – Masyarakat Pesantren Pemalang sambut gembira dengan telah ditetapkannya Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober oleh Presiden Joko Widodo. Janji politik Presiden Joko Widodo untuk menentukan Hari Santri ini dituangkan melalui Kepres Nomor 22 Tahun 2015 tertanggal 15 Oktober 2015, kemarin.
“ Saya merasa tersanjung, karena selama ini, di era global tak sedikit remaja dan para yang memandang sebelah mata terhadap posisi santri. Ada yang terlupakan dimana pesantren dan santrinya memiliki peran sebagai pemelihara nilai, tradisisi dan budaya berbasis relegius ditengah arus global yang bisa menghanyutkan budaya nusantara,” kata laras (18), santri Ponpes Darusalam Purwokerto dari Bojongbata Pemalang kepada mediakita.co.
Pertanyaannya, kata Larasati yang juga Mahasiswa Fakulas Hukum Unsoed ini menambahkan “ bagaimana peran pesantren dan santrinya meletakan fundamen pendidikan untuk mempertahankan nilai tradisional di era globalisasi mendapat pengakuan politik negara ? Dan Alhamdulillah, kini pemerintah memberi tempat. Ini juga tantangan bagi santri bagaimana berperan serta dalam pembangunan bangsa ke depan, belajar dari peran para santri pendahulu ketika memerdekakan bangsa Indonesia”
Pengasuh Pondok Pesantren Azahro Sungapan Pemalang, Gus Imron Khudori menyatakan “ saya sangat apresiasi dan mengucapkan terima kasih sekali kepada presiden Joko Widodo karena telah menetapkan 22 Oktober sebagai hari Santri Nasional. Karena setidaknya, bisa menjadi refleksi sejarah bahwa semasa agresi belanda dimana tentara sekutu datang ke Surabaya, Kiai Hasyim Asyari mengeluarkan fatwa yang mewajibkan kita dalam radius 97 km untuk berjuang melawan penjajah. Fatwa ini kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad”.
“ Untuk itu, Insya Allah nanti kita bersama santri di lingkungan terdekat akan melakukan upacara peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Pemalang,” jelasnya.
Sebelumnya, terkait dengan rencana penetapan Hari Santri nasional PP Muhamadiyah menolak. Ketua Umum PP Muhamadiyah Haedar Nasir menyatakan bahwa Hari Santri Nasional akan mengukuhkan kategorisasi di kalangan Umat Islam.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Hari Santri ditetapkan karena kementerian terkait setuju dengan usul tersebut, seperti Kementerian Agama, Kementerian Sosial, serta Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. menetetapkan Hari Santri Nasional, tetapi tanggal tersebut bukan merupakan hari libur.
“ Meski ditetapkan sebagai Hari Santri, Pramoo mengatakan, tanggal tersebut bukan merupakan hari libur,” tegasnya.
