NASIONAL, mediakita.co- Ketua Umum GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Arjuna Putra Aldino meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan pernyataan Rocky Gerung yang dinilai mencaci Presiden Joko Widodo. Menurut dia, pernyataan Rocky Gerung tidam perlu ditanggapi berlebihan, pasalnya apabila ditanggapi berlebihan maka masalah ini akan menjadi polemik yang panjang.
“Menurut kami pernyataan itu tak perlu ditanggapi berlebihan. Karena tujuannya memang memprovokasi, menyulut psikologi massa. Jadi kalau ditanggapi malah menjadi-jadi,” tuturnya.
Menurut Ketum GMNI ini, kita tidak tahu apa tujuan dan target Rocky Gerung menyampaikan narasi sekeras itu. Namun menurut Arjuna, apabila kita telisik pernyataan Rocky Gerung selama ini ada indikasi upaya destabilisasi jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kritik-kritik yang dia lontarkan, terutama upaya delegitimasi pemerintahan.
“Jangan sampai kita terpancing, karena pernyataan Rocky Gerung seringkali sarat dengan language games dan politik bahasa yang memang bertujuan mendelegitimasi kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, dikhawatirkan apabila pernyataan Rocky Gerung ditanggapi berlebihan maka bisa menjadi martir bagi gerakan sosial yang lebih besar, apalagi menurut Arjuna situasi saat ini mendekati tahun-tahun politik yang penuh persaingan dan kontestasi.
“Dalam sejarah gerakan perlawanan sosial pasti ditemukan peristiwa monumental yang menjadi martir yang dapat memicu gerakan yang lebih besar. Jangan sampai kita terjebak dan secara tak sadar berkontribusi menciptakan peristiwa monumental itu,” tambahnya.
Untuk itu, dia menyarankan para relawan Jokowi agar tak perlu bersikap reaksioner dan lebih menempuh jalur yang dialogis cukup dengan membantah argumen-argumen Rocky Gerung dalam forum diskusi yang setara dan terbuka. Sehingga praktik diskursif tidak didominasi oleh pernyataan Rocky Gerung.
“Anggap saja ini sebuah praktik diskursif. Kompetisi konstruksi praktik sosial. Sehingga yang mendesak adalah bagaimana agar pernyataan Rocky Gerung tidak mendominasi praktik diskursif di masyarakat,” jelasnya.
Ia menyarankan agar penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan restorative justice sehingga tidak berdampak pada stabilitas sosial menjelang tahun politik. Di tahun politik semacam ini, mengupayakan pemulihan pada keadaan semula lebih baik dibanding upaya membalas dengan menghukum seberat-beratnya.
“Tentu semua dari kita pasti marah dan merasa tak bisa dibiarkan mendengar pernyataan Rocky Gerung. Tapi jangan sampai kemarahan kita justru memberikan gelar Rocky Gerung sebagai martir demokrasi. Itu konyol,” pungkasnya.
