PEMALANG, mediakita.co – Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) saat ini belum maksimal dalam kinerja di lapangan, kalo hanya Bimbingan Teknis (Bimtek) saja tanpa turun langsung ke masyarakat, percuma ada KPMD.
Istilah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) selama ini akrab dikenal di lingkungan PNPM Mandiri. Namun paska program perguliran dan pemberdayaan itu dihapus sejak era Presiden Joko Widodo, KPMD masih bertahan dengan tugas dan wewenang yang berbeda menyesuaikan dengan pedoman UU Desa Nomor 6 tahun 2014.
Menurut salah satu anggota KPMD Desa Banjarmulya, Fathu Rozaq mempertanyakan tugas dan wewenang KPMD saat ini. Sebab yang jelas, KPMD era PNPM lebih mengacu pada Peraturan Organisasi (PTO) dan AD-ART UPK PNPM dibawah kendali Dirjen Pemberdayaan Masyarakt Desa (PMD).
Akan tetapi meskipun nama dan singkatannya sama, KPMD saat ini lahir atas amanah dari UU Desa. Karena dalam UU tersebut, ada dua yang disebut pendampingan desa, yaitu pendamping profesional seperti tenaga ahli dan pendamping sarjana, ada juga pendamping yang lebih dekat dengan desa secara otonom, yaitu KPMD.
Oleh karenanya KPMD ini lahir kembali dalam UU Desa, maka para personil di desa-desa dituntut lebih tahu tentang UU Desa secara lebih matang. Karena, KPMD adalah bagian yang mesti terlibat dalam setiap kegiatan perencanaan dan pembangunan desa.
” Desa itu perlu KPMD karena pemerintah desa adalah berbasis masyarakat atau masyarakat berpemerintahan,” katanya saat berbincang dengan mediakita.co
Lanjutnya, Bimtek sangat diperlukan agar pengadministrasian dana desa yang bisa lebih rapi. Dengan Bimtek ini, KPM dibekali ilmu agar menjadi lebih matang.
” Akan tetapi Bimtek ini akan menjadi sia-sia jika tidak langsung turun ke tengah-tengah masyarakat setelah menyerap ilmu dalam bimtek tersebut untuk membangun demi kemajuan Desa,” ujarnya.
Redaksi : mediakita.co
