Mediakita.co – Meskipun dalam gembar-gembornya banyak kredit tanpa agunan (KTA) yang diberikan oleh pemerintah untuk para pengusaha kecil seperti UMKM, namun kenyataannya dilapangan ternyata pihak perbankan masih meminta jaminan. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang pengusaha bernama Wasisto saat Seminar dan Diskusi, Sosialisasi Peran dan Fungsi OJK, Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi UMKM di Pemalang, Selasa (9/5).

“Kenyataan di lapangan kredit tanpa agunan masih sulit,”tandasnya pada narasumber Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno, dan Ketua OJK Tegal Akhmad Yulius Eka Putra.

Bahkan Ishom ketua kelompok pengusaha kecil di Paduraksa juga mengeluhkan bahwa meskipun diminta jaminan, anggotanya sudah berupa memberikan yakni berupa surat tanah namun masih berbentuk Letter C atau Petuk tetapi kembali ditolak perbankan dengan alasan hanya menerima sertifikat. Padahal menjelang Ramadhan dan Lebaran banyak dibutuhkan modal tambahan.

Anggota DPR RI, Hendrawan Supratikno, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa pelaku UMKM harus mengenal dan menjadi bagian dari industri keuangan, sehingga bisa mendapatkan manfaat dari sana. Bahkan pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu, seperti penurunan bunga KUR hingga 9 %/tahun. peluncuran asuransi usaha tanam padi, asuransi penggemukan sapi dan lain-lain.

BACA JUGA :  Ratusan Botol Miras Diamankan Polisi

Selain itu dengan pengetahuan tentang industri keuangan yang dimiliki maka warga masyarakat pelaku UMKM juga bisa terhindar dari kasus koperasi seperti Pandawa Mandiri, investasi bodong hingga Dimas Kanjeng. Perlu diketahui pula bahwa pada tahun 2018 pemerintah bakal meluncurkan kredit supermikro dengan jumlah mencapai 1,5 Triliun.

Sedangkan Ketua OJK Tegal Akhmad Yulius Eka Putra, dihadapan para pelaku UMKM Pemalang, memaparkan data bahwa jumlah kredit perbankan yang disalurkan di wilayah kerjanya yang terdiri dari 7 kabupaten/kota hingga saat ini sudah mencapai Rp 27 Triliun, akan tetapi khusus di wilayah Kabupaten Pemalang jumlahnya baru mencapai Rp 2,7 Triliun sehingga memang masih sedikit dibandingkan daerah lain.(Yugi)