Nasional, mediakita.co. Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko minggu lalu dihujat netizen hingga trending di media sosial karena pernyataannya yang kontroversial yaitu menyuruh korban karhutla pasrah dan berdoa.
Kini nama Moeldoko kembali trending, lagi – lagi dengan pernyataan kontroversial. Moeldoko menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghambat investasi. Dikutip dari Kompas.com Moeldoko menyampaikan bahwa KPK bisa menghambat investasi.
‘Lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi. Ini yang tidak dipahami oleh masyarakat’ Kata Moeldoko, di Istana Merdeka Jakarta (23/09/2019).
Oleh karena itulah menurut dia, DPR dan Pemerintah sepakat melakukan revisi UU KPK. Meski demikian Moeldoko tidak menjelaskan lebih jauh tentang mengapa KPK bisa menghambat investasi.
Atas pernyataannya itu Moeldoko ramai dihakimi warga net. Ada yang menyebut pernyataan Moeldoko payah dan pelawak bahkan ada yang menyebutnya ingin menyaingi artis Vicky Prasetyo.
‘Dsituasi seperti ini kq malah kontra produktif statemen pak moeldoko ini, payah!’ cuit https://twitter.com/davemostaen.
‘Lord Moeld adalah seorang mantan jendral TNI, pelawak, sekaligus seorang yang sangat jujur. Ini dulu pasti jadi menantu idaman’ sindir akun https://twitter.com/drprant_24.
‘Atau emang tugas orang macam pak moeldoko menyaingi seorang vicky prasetio dalam berkata – kata’ tulis pula akun https://twitter.com/arrsidd_,
Tak hanya netizen, pengamat juga turut angkat bicara menanggap pernyataan pensiunan jenderal bintang empat tersebut. Adalah peneliti dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengatakan pernyataan Moeldoko tersebut mengidentifikasikan ada kesamaan antara karakter pemerintahan saat ini dengan Orde Baru.
Seperti dilansir Bisnis.com pihak LP3ES mengatakan “Ada kesamaan karakter rezim hari ini dengan Orde Baru. Kedua [rezim] menggunakan pendekatan barter. Orba membarter kebebasan dengan pertumbuhan ekonomi. Hari ini, investasi hendak dibarter dengan pemberantasan korupsi,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Senin (23/9/2019).
KPK pun langsung membantah pernyataan Moeldoko tersebut. Melalui Kabiro Humas KPK Febridiansyah mengatakan bahwa apa yang disampaikan Moeldoko berbeda dengan apa yang disampaikan Kementrian Keuangan. Kementrian Keuangan menurut Febri menunjukkan data investasi meningkat dari tahun ke tahun.
“Pernyataan itu berbeda dengan pernyataan dari Menteri Keuangan sebelumnya yang mengatakan bahwa indeks kemudahan berbisnis justru dikatakan meningkat selama beberapa tahun ini,” kata Febri, Senin (23/9/2019)
Febri juga membantah pernyataan Moeldoko yang menyoal keberadaan KPK tidak memberikan kepastian hokum bagi investor. Justru menurut Febri KPK memberikan kepastian hukum bagi investor dengan cara melakukan penindakan hukum bagi para koruptor. Febri juga menyampaikan bahwa justru koruptor selama ini yang menghambat investasi karena menyebabkan pembengkakan biaya investasi karena pungutan ada liar yang seharusnya tidak perlu.
‘Korupsi selain menyebabkan adanya biaya tambahan dalam berbisnis juga dapat memicu persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha. Apalagi jika kita bicara tentang investor yang berasal dari negara – negara dengan standar antikorupsi yang kuat’ ungkap Febri
Merespon pernyataannya diperbincang publik Moeldoko pun segera melakukan klarifikasi.
Moeldoko menjelaskan, maksudnya, UU baru KPK yang akhirnya disahkan DPR dan pemerintah itu memberikan kepastian hukum bagi investor.
“Maksudnya Undang-Undang KPK yang baru memberikan beberapa landasan bagi kepastian hukum, termasuk bagi investor,” kata Moeldoko dalam siaran pers,(23/09/2019)
Baca juga https://mediakita.co/kambing-hitamkan-tuhan-soal-karhutla-moeldoko-dihujat-netizen/
Penulis: Piter Randan B/mediakita.co
