PEMALANG, mediakita.co- Pansus (Panitia Khusus) III DPRD Pemalang berikan catatan tentang LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Bupati Pemalang tahun 2021. Menurut pansus, Pemerintah Kabupaten Pemalang tak jeli menyusun anggaran yang ada, Selasa (12/4/2022).
Disampaikan oleh Noor Rosyadi, Ketua Pansus III, ditemukan fakta, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) mencapai 197,2 miliar rupiah. Berbanding terbalik dengan beberapa waktu yang lalu terjadi defisit.
Adanya Silpa ini disebabkan beberapa akibat diantaranya, yaitu naiknya PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Pendapatan dari BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Ashari Pemalang. Dari PAD, ada kenaikan 42 persen atau sebanyak 365 miliar rupiah sedangkan pendapatan BLUD sebesar 145 miliar rupiah dari target semula 80 miliar rupiah.
Menurut Ketua Pansus III DPRD Pemalang (Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah) dengan trend seperti ini seharusnya Pemkab Pemalang dapat memasang target pendapatan yang lebih tinggi.
“Eksekutif (bupati) jangan cari aman, harusnya target pendapatan daerah dipatok lebih tinggi. Faktanya saja ini bisa tercapai dalam LKPJ yang ada,” kata Noor Rosyadi.
Selain itu, ada pula catatan tentang belanja yang tidak maksimal di sektor infrastruktur. Padahal, kondisi yang ada memprihatinkan.
“Dengan kondisi jalan rusak mencapai 42,38 persen mengapa belanja modal bidang infrastruktur tidak maksimal. Serapan anggaran yang ada dibawah 80 persen,” ungkap Ketua Pansus III DPRD Pemalang.
Hal lain yang juga menjadi pertanyaan pansus adalah tentang penyertaan modal pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) PT Aneka Usaha Kabupaten Pemalang. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, selalu saja merugi.
“Pertimbangan penyertaan modal untuk PTAU oleh bupati ini apa kami belum menerima alasan jelasnya. Jelas-jelas perusahaan ini rugi terus menerus, bahkan totalnya sudah 6,7 miliar kok mendapatkan suntikan modal lagi,” ucap Noor Rosyadi.
Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah), Bambang Eka, menuturkan, terkait terjadinya Silpa LKPJ 2021, karena beberapa faktor yang mempengaruhi.
“Ada over target pendapatan di BLUD RSUD Pemalang. Kemudian juga di PAD pun demikian,” tuturnya.
Faktor lainnya adalah serapan anggaran yang tidak maksimal oleh dinas. Ada dinas yang realisasi anggarannya dibawah 90 persen.
“Selain faktor pendapatan, kalau berdasarkan serapan anggaran OPD, anggaran di Dinkes Pemalang belum maksimal. Berdasarkan data kami, dinkes baru menyerap anggaran 396,09 miliar dari total anggaran sebanyak 462,52 miliar,” ujar Bambang Eka.
Oleh: Arief Syaefudin
