PEMALANG, mediakita.co- Jabatan Sekda (Sekertaris Daerah) Pemalang saat ini diemban oleh plh (pelaksana harian). Diketahui, masa jabatan plh hanya hitungan hari, maksimalnya 15 hari, Rabu (3/8/2022).
Meski begitu, hingga kini belum terbentuk panitia seleksi (pansel) untuk jabatan sekda.
Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, berjanji akan melakukan pengisian sekda definitif secepatnya.
“Saat ini sedang berproses. Kedepannya akan dilakukan seleksi penjaringan dan penyaringan Sekda Pemalang,” ujarnya, (11/7/2022).
Berdasarkan Permen PAN-RB (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi) nomor 15 tahun 2019, jabatan sekda termasuk JPT Madya. Proses pengisiannya harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif.
Terkait persyaratannya, yaitu:
– berpendidikan paling rendah S1/D4;
– memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
– sedang/pernah menduduki JPT pratama/JF jenjang ahli utama paling singkat 2 tahun;
– memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
– berusia paling tinggi 58 tahun;
– memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
– sehat jasmani dan rohani.
Terpisah, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), MA Puntodewo, mengungkapkan, ada 5 orang yang berpotensi menduduki jabatan sekda. Akan tetapi, dirinya tidak menyebutkan kelima nama tersebut.
“Kalau melihat persyaratan yang ada, kemungkinan yang bisa mendaftar ke pansel Sekda Pemalang, nantinya ada lima orang. Untuk nama-namanya siapa, saya tidak mau menyebutkan, silahkan dipetakan sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A (Pemerintahan) DPRD Pemalang, Mokhamad Syafi’i, menuturkan, sekda kedepan dapat memahami permasalahan yang ada dan mampu menyelesaikan.
“Saat ini Pemalang dikategorikan daerah miskin ekstrem, kemudian infrastruktur juga perlu ada sentuhan belum lagi masalah SDM. Ini semua masalah, dan saya harap sekda mampu menyelesaikan,” tuturnya.
Dirinya juga berharap, sekda dapat menjadi konduktor yang berfungsi membantu pimpinan daerah.
“Sekda juga harus menjadi dirijen agar pimpinannya dapat terbantu. Dan yang tak kalah penting membantu terjalinnya komunikasi,” kata Mokhamad Syafi’i yang juga Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Pemalang.
Oleh: Arief Syaefudin
