JAKARTA, mediakita.co-Sekretaris Jederal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali menyoroti kinerja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama menjabat Presiden ke-6. Politik bansos yang dimainkan SBY saat pemilu 2019 menimbulkan beban APBN .
Hasto menyampaikan hal ini disela diskusi bertajuk ‘Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan’ yang digelar CSIS, Senin (1/11/2021).
“Demokrasi yang kini disebut deliberatif demokrasi, musyawarah mufakat yang berkeadilan sosial, coba CSIS menghitung, berapa biaya pemilu kita dari pusat hingga daerah, dan adalah beban bagi APBN, beban bagi keuangan negara,” paparnya.
“Belum dampak dari politik populism akibat bansos yang kemudian jadi model setelah itu diterapkan pada tahun 2009, dalam politik bansos yang menurut Marcus Mietzner dari bulan Juni 2008 sampai dengan Januari 2009, Pak SBY membelanjakan 2 miliar US dollar untuk politik yang populis itu,” lanjutnya.
Kebijakan itu menurut Hasto, berdampak buruk karena menimbulkan beban bagi APBN ke depan. Dampak yang ditimbulkan akibat dari konsekuensi politik yang sangat liberal.
“Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 11.380 ribu/dolar AS (kurs 1 Januari 2009), nilai tersebut setara Rp 22,76 triliun,” ungkapnya.
Hasto berpandangan, politik populis yang kini menjadi model dapat membahayakan keuangan negara. Hasto mendontohkan sejumlah negara Eropa hingga AS yang kini mengalami krisis akibat gaya politik populis ini.
“Jadi tema CSIS ini sangat menarik, apalagi diadakan lembaga penelitian sekaliber CSIS, sehingga nanti nggak akan dikatakan lagi politisasi ketika saya kemarin mengungkapkan beberapa fakta-fakta pemilu yang lalu,” tandasnya.
Evaluasi Sistem Pemilu
(baca halaman selanjutnya…)
Evaluasi Sistem Pemilu
Dalam kesempatan yang sama, Hasto Kristiyanto menyampaikan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait dengan sistem pemilihan umum (Pemilu) yang digunakan saat ini. Evaluasi itu terkait dengan apakah sistem proporsional terbuka dalam Pemilu sudah berjalan dengan baik.
“Apakah proporsional terbuka itu membawa banyak manfaat atau mudaratnya yang kemudian lebih banyak? Proporsional terbuka,” kata Hasto mempertanyaakan.
Evaluasi ersebut menjadi penting mengingat Pileg dan Pilpres digelar serentak. Diungkapkan, PDI Perjuangan akan mendorong sistem Pemilu kembali ke proporsional tertutup.
“Nah, kedepan Pileg-Pilpres itu berjalan secara serentak. Nah ini yang harus dilihat kembali. Nah kalau dari kami mengusulkan, ya karena peserta pemilu adalah partai politik, proposional tertutup,” ucapnya.
