Pelantikan Sekwan Abaikan Persetujuan DPRD, Baperjakat Klaim Sesuai Aturan, DPRD : Bupati Arogan!

PEMALANG, mediakita.co- Abaikan persetujuan pimpinan DPRD. Bupati tetap lantik sekwan (sekretaris dewan), Kamis (30/12/2021).

Jabatan sekretaris DPRD akhirnya dijabat oleh Sodik Ismanto. Berbeda dengan usulan pimpinan dewan.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan, DPRD telah bersepakat memilih Bagus Sutopo untuk duduk di kursi sekwan. Keputusan diambil pada 28 Desember 2021.

“Kami DPRD Pemalang secara bulat memilih saudara Bagus Sutopo sebagai sekretaris DPRD. Didasarkan pada hasil ra ranking tertinggi,” kata Rois Faisal, Wakil Ketua DPRD Pemalang.

Terpisah, Sekretaris Daerah, M. Arifin, menuturkan, pengisian jabatan sekretaris DPRD sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bacaan Lainnya

“Secara mekanisme semuanya sudah sesuai, baik itu peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, kemudian Undang-Undang no. 5 tahun 2014, Undang-Undang no. 23 tahun 2014. Disebutkan dalam PP (Peraturan Pemerintah) 11 tahun 2017, disebutkan, kewenangan untuk memilih satu dari tiga nama hanya dimiliki oleh bupati selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” tuturnya.

Perbedaan Dasar Hukum

Dalam pelantikan jabatan sekretaris DPRD, Bupati Pemalang, berpedoman dengan PP 11/2017. Sedangkan, DPRD menggunakan UU 23/2014.

Secara yuridis, UU (Undang-undang) mempunyai satu tingkat diatas PP (Peraturan Pemerintah). Didasarkan pada Undang-undang nomor 12 tahun 2011, tentang hierarki peraturan perundang-undangan.

Tanggapan DPRD

Saat dikonfirmasi oleh mediakita.co, Ketua Fraksi Golkar, DPRD Pemalang, Rabadi, menilai langkah bupati sebuah bentuk kekeliruan dan tidak menunjukkan kematangan politik.

“Dalam penilaian saya, ini bupati salah besar dalam hal pengangkatan sekwan. Tidak ada etika politik, bupati arogan,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua DPRD, Subur Musholeh, mengungkapkan, pihaknya merasa tidak dihargai oleh bupati.

“Hasil pansel menunjukkan nama Bagus Sutopo dengan nilai tertinggi, kok malah tidak dipakai, ada apa. Berdasarkan rapim, kami sepakat meminta peserta seleksi jabatan sekwan ranking 1 untuk dilantik, tapi realitasnya beda. Artinya DPRD tidak dihargai dan tentu sangat melukai kami,” ungkapnya pada mediakita.co.

Ketua DPRD Pemalang, Tatang Kirana, menambahkan, bupati telah merusak marwah DPRD.

“Langkah bupati sudah mencoreng marwah lembaga,” pungkasnya.

 

Oleh: Arief Syaefudin

Pos terkait