PEMALANG, mediakita.co- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberikan asistensi secara khusus untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Sang gubernur bahkan menawarkan upaya riil agar Pemalang terlepas dari predikat miskin ekstrem, Rabu (25/1/2023).
Dalam data dipaparkan oleh Gubernur, Ganjar Pranowo, terdapat beberapa parameter yang menyebabkan kemiskinan ekstrem. Diantaranya, penduduk yang belum memiliki jamban, tidak memiliki sambungan air bersih, tidak teraliri listrik, rumah tidak layak huni dan individu yang punya resiko stunting (kerdil) serta anak tidak sekolah.
Kata gubernur, khusus di Pemalang, terdapat 25 desa prioritas yang harus ditangani agar miskin ekstrem ini bisa terhapuskan. 25 desa ini, berada di 12 kecamatan yang berbeda-beda.
Selaku pemangku kebijakan tertinggi di Jawa Tengah, ia mengajak para kepala daerah hingga ke lapisan dibawahnya agar segera melakukan intervensi kepada warga yang dikategorikan miskin ekstrem.
“Kondisi riilnya perlu intervensi, yang sudah diprogramkan dan belum. Yang sudah diprogramkan, sumber keuangannya dari mana, yang belum kita carikan. Apakah menggunakan CSR, BAZNAS, sumbangan,” tutur Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Selain itu, pihaknya juga membantu mencarikan pekerjaan kepada anggota keluarga yang berasal dari keluarga miskin ekstrem. Juga memberikan sarana pendidikan bagi mereka yang putus sekolah.
“Perusahaan ini kita ajak mereka bekerja sama menerima mereka-mereka yang tidak bekerja dan dalam kemiskinan ekstrem. Lalu sekolah, mereka yang membutuhkan sekolah rata-rata,” ungkap Gubernur, Ganjar Pranowo.
Sementara itu, Plt Bupati Pemalang, menyatakan bahwasanya di daerahnya telah terjadi penurunan kemiskinan ekstrem.
“Secara data riil, jumlah penduduk miskin kita di Pemalang turun. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin jadi 195 ribu, dibandingkan tahun sebelumnya (2021), yang mencapai 215 ribu. Artinya ada penurunan sebanyak 19 ribu penduduk,” papar Plt Bupati, Mansur Hidayat.
Upaya lain yang telah ditempuh Pemkab Pemalang adalah replikasi program milik Pemprov Jawa Tengah, yaitu ‘1 OPD 1 Desa/Kelurahan Binaan.’ Dengan adanya program ini, OPD diposisikan sebagai ‘bapak asuh’ desa/kelurahaan yang menyandang status kemiskinan ekstrem.
Oleh: Arief Syaefudin
