PEMALANG, mediakita.co- Kabupaten Pemalang telah bersiap diri untuk melepaskan status miskin ekstrem.
Sejumlah strategi pun telah disiapkan Bupati Anom Widiyantoro untuk mengatasi masalah tersebut (kemiskinan ekstrem).
“Saya bersama kepala dinsos akan membuat strategi khusus untuk keluar dari zona itu (kemiskinan ekstrem),” tuturnya, Sabtu sore (5/4/2025) usai acara penyerahan santunan dari Kemensos.
Atas arahan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Pemerintah Kabupaten Pemalang pun akan memperbaiki data agar bantuan sosial yang disalurkan bisa tepat sasaran.
“Arahan dari Pak Menteri Sosial juga mendorong agar ada single data bisa dilakukan, jadi bantuan yang diterima bisa tepat sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, menyebut, jika pada tahun 2026 mendatang, status miskin ekstrem yang disandang Kabupaten Pemalang akan terlepas.
“Ya, kemiskinan ekstrem kita harapkan tahun 2026 ini selesai, termasuk yang ada di Pemalang ini. Maka dari itu, kami datang kesini untuk berkoordinasi dengan bupati, wakil bupati dan semuanya agar bergandeng tangan bersinergi agar penanganannya terarah, terpadu dan berkelanjutan,” bebernya.
Selain itu, Mensos juga meminta agar pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berkolaborasi membantu daerah lepas dari kemiskinan ekstrem.
“Kita ingin agar para pendamping PKH bisa berkolaborasi dengan stakeholder lain untuk mensukseskan program-program yang bertujuan pengentasan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Sebagai informasi, berdasarkam data Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Pemalang masih terdapat 14,92 persen warga yang tergolong miskin ekstrem. Mereka tergolong miskin dikarenakan miskin ekstrem karena pengeluarannya kurang dari Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan. Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan.
Oleh: Arief Syaefudin
