PEMALANG, mediakita.co- Pimpinan dewan (Pimwan) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang mengkaji ulang desain tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan berlangsung pada bulan November 2026 mendatang, Rabu (8/4/2026).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang Wardoyo, menyatakan, perubahan lokasi TPS menjadi ala pemilihan umum (Pemilu), berpotensi menghilangkan sejarah Pilkades.
“Dulu itu, Pilkades disebut Kodrah Lurah, ini cikal bakal atau awal mula Pilkades,” ujarnya.
“Saat itu, calon dipajang di tempat terbuka seperti di lapangan, nanti warga memilih. Kalau tradisi itu dirubah, maka aspek budaya politik akan hilang,” imbuhnya.
Wardoyo menerangkan, jika saat ini masih mencukupi untuk Pemkab Pemalang melakukan kajian ulang mengenai model TPS Pilkades serentak.
“Itu bisa dikaji ulang, apalagi masih ada waktu yang cukup panjang sebelum nanti pelaksanaan bulan November nanti,” terangnya.
Ia menjelaskan, TPS Pilkades yang berlokasi terpadu, masih sangat relevan.
Artinya, tidak diperlukan adanya perubahan skema atau lokasi dari TPS itu sendiri.
“Sebaiknya TPS Pilkades itu ya dijadikan satu, di tempat terbuka atau tempat lain yang memadai,” pungkasnya.
Oleh: Arief Syaefudin
