Jakarta, mediakita.co — Program Pengentasan Kemiskinan yang berjalan kruang maksimal, meskipun mendapaat kucuran dana yang tidak sedikit. Salah satu Program yang disorot adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Pemerintah dianggap tidak menerapkan standar keberhasilan Program, sehingga keberhasilan program masih belum jelas.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay, menganggap dari awal Pemerintah dalam hal ini Kementrian Sosial belum menentukan standar keberhasilan. Setelah 7 tahun berjalan, sudah banyak alumni yang tidak lagi mendapatkan bantuan. Pemerintah khususnya Kemensos belum memiliki stastistik dari mereka yang menjadi keluarga sejahtera. “mereka belum bisa mengukurnya dengan tepat” Ujar Saleh pada Senin (11/01)
Saleh menyayangkan, Kemensos yang justru menambah bantuan sosial lainnya berupa KUBe (Kelompok Usaha bersama) PKH bagi penerima PKH yang masa penerimaan bantuan PKH-nya hampir habis. Padahal menurutnya, sampai tahun 2015, penerima PKH masih berjumlah 3,5 juta penerima. Sementara ada puluhan juta lagi yang belum tersentuh. Jika mereka yang sudah menerima, diberi lagi, tentu tidak adil bagi mereka yang belum pernah menerima sama sekali.”ini menandakan Program PKH sebelumnya tidak bisa meningkatkan kualitas hidup” ungkapnya.
Selain PKH dan KUBe, Pemerintah memiliki pemerintah memiliki program penanggulangan kemiskina lain semisal KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), Jamkesmas, Raskin, PNPM, KUR, dan PNPM. Dalam menunjang program itu, baru-baru ini pemerintah juga menggulirkan program dana desa yang tersebar di seluruh Indonesia.
Belum lagi program dengan budget menengah seperti KUBe (kelompok usaha bersama), RTLH (rumah tidak layak huni), UEP (usaha ekonomi produktif), dan beberapa program lain yang ada di kementerian sosial.
Rep : Mas Imam
Red : Faisal
