Rekaman Percakapan Pungli BPNT Bocor, Bupati Agung Sanggah Terlibat. Ini Kata Pratisi Hukum Pemalang
Praktisi hukum Pemalang Abas Faturochman
PEMALANG, mediakita.co – Beberapa waktu ini, masyarakat Pemalang dikejutkan dengan bocornya rekaman percakapan yang membahas upeti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dua politisi dan lembaga penegak hukum Pemalang juga disebut-sebut menerima jatah upeti yang diperoleh dari dana bantuan sosial bagi rakyat miskin.

Tak hanya itu, nama Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan Ibundanya, Hj Rukayah juga turut disebut dalam percakapan yang belakangan diketahui antara Mantan Anggota DPRD Pemalang, Purwoko Hadibroto dengan Sekretaris Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESma) Kecamatan Bodeh, Eko Supriyanto.

Bupati Agung sendiri sudah angkat bicara terkait percakapan salah seorang pendukungnya selama Pilkada lalu itu. Secara tegas, Bupati Agung menyanggah keterlibatan dirinya beserta keluarganya.  Agung menyatakan akan menindak tegas orang yang membawa-bawa namanya terkait KKN BPNT itu.

“Saya dan keluarga tidak ikut campur urusan BPNT. Jika itu benar, maka kami akan mendukung untuk ditindak tegas, karena ini menyangkut warga masyarakat miskin,” ungkapnya.

Agung juga berharap, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Menurutnya, pihaknya akan mendukung penegakan hukum yang ada agar benar-benar bersih.

BACA JUGA :  Samba Karambia, Makanan Khas Tradisional Sumatra Barat Ini Dilombakan

Terpisah, Praktisi hukum Pemalang Abas Faturochman menyebut bahwa  kasus ini sebenarnya sudah pernah menjadi temuan Ketua DPRD Pemalang. Saat itu,  sekitar bulan Juli 2020,  Agus Sukoco menemukan adanya potongan Rp 15.000 untuk tiap KPM.

Abas mendesak, aparat penegak hukum yakni Polres Pemalang mengusut tuntas kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Abas Faturochman memandang tersebarnya rekaman dugaan pungli BPNT di Pemalang ini, merupakan fenomena gunung es yang diduga melibatkan banyak pihak. Apalagi dalam rekaman percakapan itu menyeret nama institusi Kodim dan Polres yang disebut turut mendapat setoran.

Polisi harus menyidik tuntas

“Polisi harus bisa lidik tuntas. Sejak awal BPNT, setorannya ke mana saja. Jangan sampai hanya berhenti di Januari dan Februari 2021 saja. Tetapi dari awal BPNT dijalankan, setorannya ke siapa saja,” pintanya.

Abas mengingatkan, bahwa hukum tidak berlaku surut. Sehingga para koruptor yang selama ini jelas-jelas merugikan keluarga penerima manfaat harus dapat ditangkap. Praktisi hukum yang kantornya di Jalan Sulawesi Kelurahan Mulyoharjo ini menilai, pola distribusi BPNT seperti ini terbukti telah menyakiti perasaan keadilan masyarakat luas.

BACA JUGA :  Tentang Spekulasi Warga Pemalang Positif Corona, Bupati Tunggu Konfirmasi Otoritas Berwenang. Ini Penjelasan Kades yang Warganya Dijemput Tim Berseragam APD ala Astronot

“Polisi atau kejaksaan sebaiknya tidak main main. Harus menyelidiki secara komprehensif sejak awal. karena memang sudah menjadi rahasia umum adanya pemotongan BPNT ini,” tandasnya.

Sejauh ini, Polres Pemalang, telah melakukan pemeriksaan terhadap lima Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESma). Pemeriksaan ini dilakukan terkait dengan bocornya rekaman percakapan dugaan pungutan liar (pungli) yang sejumlah nama dan lembaga penegak hukum Kabupaten Pemalang.

Disaat yang sama, banyak kalangan mendesak agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku yang terlibat dalam masalah yang sedang terjadi di Pemalang ini.

 

Oleh : Teguh/Sugiono/mediakita.co