Resesi, Ini Langkah Taktis Untuk Menghadapinya
Seorang karyawan membersihkan logo Bursa Efek Indonesia (BEI) di gedung bursa di Jakarta pada tanggal 2 Maret. Pasar saham Indonesia kemungkinan akan mengalami aksi jual besar-besaran oleh investor asing hingga akhir tahun karena situasi ekonomi dan politik global tetap tidak menguntungkan bagi aset negara di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, kata para analis. Antara/Galih Pradipta

Nasional, mediakita.co – Situasi keuangan negara yang dipaparkan oleh Menkeu Sri Mulyani, di mana resesi ekonomi diperkirakan akan melanda Indonesia di kuartal III 2020. Situasi ini merupakan kecenderungan yang terjadi pada kuartal I tahun ini, ekonomi tumbuh 2,97 persen dan tumbuh negatif atau terkontraksi minus 5,32 persen pada kuartal II.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III di kisaran minus 2,9 persen sampai minus 1,1 persen. Sementara secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2020 berada di kisaran minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.

Mencermati kondisi tersebut, mediakita.co menukil ulasan tulisan dari anggota Wantimpres, Soekarwo atau yang akrab disapa dengan Pak Dhe Karwo memberikan pendapatnya pada Sabtu (26/09/2020).

Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Regional

Kondisi umum di wilayah Asia Tenggara, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand telah terlebih dahulu masuk dalam resesi ekonomi pada kuartal II 2020. Dan, untuk kawasan Asia Tenggara, hanya Vietnam yang diperkirakan mampu menghindari resesi akibat pandemi Covid-19. Untuk Kawasan Asia, selai Vietnam, tiga negara lain yang diprediksi kebal dari resesi adalah Tiongkok, Turkmenistan, dan Pakistan.

Menurut Sukarwo, resesi maupun krisis ekonomi bukanlah hal baru dalam tata perekonomian global. Indonesia juga pernah mengalami krisis ekonomi dalam skala besar pada 1998, kemudian berulang di 2008 dalam skala yang lebih kecil.

Lebih jauh, Sukarwo menjelaskan, “Kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi ini telah ada di jalur yang benar (on the right track). Desain kebijakan yang memadukan percepatan eksekusi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dipadukan dengan penguatan konsumsi pemerintah dan konsumsi masyarakat sudah tepat.
Hanya, perlu penekanan dan penguatan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang paling terdampak dan rentan. Yaitu, masyarakat miskin yang sudah ada dan miskin baru,” jelasnya.

BACA JUGA :  Update Corona 30 Maret : Tambah 129 Orang, Total 1414 Kasus, Jabar tertinggi. Pemerintah Siapkan PP Lockwon

Prioritas Kebijakan Pemerintah

Dalam penjelasan terkait dengan prioritas kebijakan penguatan ekonomi, Sukarwo memberikan masukan, pertama adalah penguatan daya beli masyarakat.

“Dalam mengeksekusi kebijakan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada kelompok-kelompok rentan, khususnya masyarakat miskin yang sudah ada dan masyarakat miskin baru. Pandemi korona yang masih berlangsung dan belum diketahui kapan berakhirnya berpotensi menambah jumlah orang miskin baru tersebut. Kementerian Keuangan menyebutkan, dengan skenario terburuk, tambahan orang miskin baru di Indonesia sepanjang 2020 bisa mencapai 1,1 juta orang hingga 3,78 juta orang,” terangnya.

Hal tersebut sinkron dengan Data BPS pada Maret 2020 menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 26,42 juta orang, dan data tersebut menunjukkan adanya pertambahan 1,63 juta orang dari September 2019.

Arah dan sasaran dari program perlindungan sosial secara khusus adalah kelompok masyarakat miskin dan miskin baru ini. Data masyarakat miskin baru, pemerintah bisa mengefektifkan peran pemerintah daerah yang bisa melakukan pendataan melalui pemerintah desa/kelurahan berikut perangkat RT/RW. Dan, data tersebut dicek dan ditandatangani bersama oleh kepala desa atau lurah, tokoh masyarakat, babinsa, dan bhabinkamtibmas.

Program bantuan langsung tunai (cash transfer) menurut Sukarwo akan menjaga sekaligus memperkuat daya beli masyarakat dan selanjutnya didorong mengonsumsi barang yang diproduksi UMKM dan ultramikro. Bantuan langsung tunai tersebut sebaiknya dilanjutkan hingga kuartal II 2021, mengingat pandemi Covid-19 baru akan terkendali setelah adanya vaksin yang diprediksi paling cepat di awal Januari 2021.

Langkah- langkah yang perlu dilakukan ke depan menurut Sukarwo, “Pertama, pembukaan retail dengan protokol kesehatan yang ketat. Kedua, peningkatan peran industri pertanian serta makanan dan minuman (food and beverage). Ketiga, pengembangan e-commerce di setiap pedesaan.”

BACA JUGA :  Ini Penjelasanya; Libur Dan Cuti Bersama 2020 Digeser?

Belajar Dari Great Depresion

Belajar dari sejarah dalam menghadapi krisis ekonomi dan resesi yang melanda dunia saat ini, Sukarwo mengajak Indonesia belajar dari peristiwa the Great Depresion. Pada 1930-an, Barat mengalami krisis ekonomi terbesar berupa keruntuhan ekonomi.

Saat itu, Inggris mengalami satu dekade pengangguran dua digit hingga 20 persen lebih. Dan, Amerika Serikat berada di dalam jurang depresi dengan pasar saham jatuh 85 persen. Bank-bank besar mengalami kegagalan karena tidak memiliki cadangan yang cukup guna memenuhi penarikan tunai nasabahnya yang menghancurkan deposit sehingga mengurangi stok uang.

Kegagalan sistem moneter bertemu dengan kebijakan fiskal yang lemah. Kedua instrumen moneter dan fiskal sama-sama gagal.

Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin Delano Roosevelt mengambil terobosan dan langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan ekonomi Amerika Serikat. Ia yang sebenarnya bukan penganut Keynesian, memberikan ruang bagi hadirnya negara mengintervensi kebijakan keuangan. Ia mengambil terobosan dengan mendorong hadirnya pemerintah lebih jauh untuk menyelamatkan ekonomi Amerika.

Indonesia bisa melakukan hal yang serupa, meski hal yang dihadapi tak persis sama. Saat ini, Indonesia merasakan antara kebijakan moneter dan fiskal kurang sinkron, padahal sangat diperlukan untuk membantu kondisi bangsa dan negara dalam situasi krisis dan depresi.

Untuk itu, Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) perlu lebih meningkatkan peran fiskal dan moneternya sehingga mampu membuat sinkronisasi kebijakan yang lebih efektif dalam menghadapi krisis. Sangat dibutuhkan terobosan kebijakan, salah satunya adalah margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) terhadap bank yang menyalurkan kredit usaha rakyat, sektor UMKM, dan ultramikro perlu makin diperbaiki.