JAKARTA, mediakita.co- Di nilai merendahkan martabat buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sejumlah kalangan kecam Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamsah. Bahkan Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) menyatakan Fahri Hamzah sudah tidak layak lagi menjadi anggota DPR dan Ketua Tim Pengawasan TKI.
Seperti di ketahui, Fahri mebuat cuitan di akun twitter pribadinya soal nasib tenaga kerja Indonesia yang bekeja di luar negeri.
“Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela,” tulis Fahri dalam akun @Fahrihamzah yang diunggah pada Senin, 23 Januari 2017.
Tak pelak, cuitan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu langsung viral dan mendapat tanggapan beragam dari nitizen. Tak hanya di dunia maya, JBMI juga angkat bicara dan mengecam keras pernyataan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Tim Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu.
Juru Bicara JBMI Eni Lestari menyatakan sangat khawatir dengan pernyataan-pernyataan Fahri Hamzah yang tidak berlandaskan fakta, merusak reputasi buruh migran dan menjerumuskan masyarakat.
Eni menjelaskan, anak bangsa menjadi ‘babu’ di negeri orang karena sejak 1990 pemerintah memang sudah menargetkan pengiriman TKI setiap tahun, dan menjadikan devisa TKI sebagai andalan kas negara.
“Jika Fahri mempelajari seluk-beluk persoalan buruh migran, tentu dia tahu bahwa anak bangsa menjadi ‘babu’ di negeri orang, karena memang negara gagal mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja layak di dalam negeri,” kata Eni dalam keterangan tertulisnya, Selasa 24 Januari 2017.
Menurutnya, ada dua pernyataan Fahri yang dinilai merendahkan martabat buruh migran atau TKI selama awal 2017. Pertama, pernyataan pada 12 Januari 2017sebagaimana dikutip dari liputan6.com yang menyebutkan, “… ada sekitar 1.000 tenaga kerja perempuan dan sekitar 1.000 anaknya itu yang akhirnya harus diasuh oleh NGO, karena kelahirannya tidak dikehendaki dan … ada 30% dari tenaga kerja kita di Hong Kong yang mengidap HIV”. liputan6.com
Padahal, kata Eni, melalui siaran pers pada 14 Januari 2017, LSM PathFinders yang dijadikan rujukan telah membantah data yang disampaikan Fahri Hamzah.
“Beberapa data yang tidak akurat, salah dikaitkan dan dapat menyesatkan reputasi publik pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Sejak didirikan 8 tahun lalu, PathFinders telah menangani 4.100 kasus orang dari berbagai negara termasuk 1.400 bayi dan balita. Di antaranya 930 WNI yang hamil dan melahirkan. Tidak benar jika kelahiran mereka tidak diinginkan. Lebih dari 90% dari anak-anak tersebut tinggal bersama ibunya.”
Eni menegaskan PathFinders juga membantah telah membuat pernyataan bahwa 30% dari tenaga kerja di Hong Kong mengidap HIV/AIDS.
Terpisah, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk meminta maaf atas cuitannya di Twitter.
“Saya kira ya baiknya Pak Fahri meminta maaf karena telah menyinggung para TKI kita dengan adanya protes itu,” pintanya, Rabu (25/1/17).
Sementara, kepada tribunnews.com Fahri mengaku menulisnya karena Indonesia akhir-akhir ini justru disibukkan dengan isu yang memecah belah, padahal tenaga asing merajalela di dalam negeri.
