NASIONAL, mediakita.co- Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) pada Selasa (1/10/19). Hasilnya, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah memperoleh indeks tertinggi dengan skor 78,26 diikuti Jawa Timur dengan skor 74,96 dan peringkat ke tiga Sumatera Barat dengan skor 74,63.
Predikat ini diberikan KPK setelah melakukan Survei Penilain Integritas (SPI) di 26 lembaga negara, Kementerian dan Pemerintahan daerah dalam kurun waktu Juli 2017 hingga Juli 2018.
Capaian prestisius tersebut tak lepas dari kebijakan Pemprov Jateng yang melakukan digitalisasi sistem dan pengawasan masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada wartawan, Selasa (1/10/19) mengatakan setelah melakukan mitigasi korupsi pada awal menjabat, yang pertama dilakukanya adalah pembenahan sistem Pemerintahan.
“Pertama pembenahan sistem dan dilanjutkan dengan proses digitalisasi sistem. Yakni penerapan e-government, e-budgeting, pengelolaam gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat melalui media sosial. Dengan demikian siapapun bisa mengakses, “kata Ganjar.
Bahkan pelaporan LHKPN Pemprov Jateng dari eselon 1 sampai 4 dan 100 anggota DPRD Jateng mencapai 100% pada tahun 2018.
Pejabat Jateng juga secara konsisten melakukan melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Selain itu Ganjar juga melakukan lelang jabatan untuk menghindari jual beli jabatan yang marak terjadi di Pemda Pemda.
Ganjar menuturkan, setelah pembenahan dan digitalisasi sistem proses selanjutnya adalah melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
Bergaitan dengan hal itu, Ganjar mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jateng untuk memiliki media sosial. Bahkan, Ganjar pernah mencopot pegawai karena laporan dari masyarakat.
“Selain pengawasan, media sosial juga menjadi ruang bagi pelayanan masyarakat. Bahkan tidak sedikit kami memecat ASN karena melakukan pungli dan itu berkat laporan dari masyarakat, “katanya.
Namun Ganjar menuturkan, yang paling mendasar dari gerakan anti korupsi adalah contoh yang diberikan oleh pimpinan. Untuk itu, Ganjar juga turun tangan sendiri melakukan upaya pencegahan korupsi dengan menata inspektorat Jateng, dan Badan Diklat ASN sehingga jadi yang terbaik nasional.
“Kalau atasanya punya komotmen penuh dan mau memperbaiki sistem serta memberi contoh, orang pasti takut untuk menyuap. Akhirnya pejabat lain ikut berubah dan masyarakat ikut berubah sikapnya. Akhirnya semua profesional, “tuturnya.
Kendati demikian, Ganjar menambahkan perlunya membudayakan sikap anti korupsi. Didalam program Gubernur mengajar ia telah menerapkan kurikulum anti korupsi di sekolah sekolah di Jateng.
“Upaya terakhir yang mesti kita lakukan adalah membudayakan. Budaya ini kan kebiasaan yang diulang-ulang, kita biasakan tidak ngarep-ngarep(berharap). Kalau ada yang minta tolong kita jelaskan agar semua sesuai prosedur, “imbuhnya.
Menanggapi capain Pemprov Jateng berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK, Sugih Wijayanti dari Komunitas Masyarakat anti Korupsi (KOMPAK) Jateng, memberikan apresiasi terhadap capain tersebut.
“Ini sesuai dengan program pak Gubernur mboten korupsi, mboten ngapusi. Kami selaku komunitas penyuluh anti korupsi merasa bangga, pencapaian ini sekaligus menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak untuk mempertahankanya, “ucap Sugih.
Oleh : Nur Iman/Teguh Santoso
