NASIONAL, mediakita.co– Sejak pandemi corona mewabah di tanah air, pemerintah memilih penggunaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ketimbang penerapan lockdown. Kebijakan PSBB yang diputuskan Presiden Joko Widodo untuk melawan pandemi Covid-19 dinilai tepat, sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia dan tidak berpotensi mematikan perekonomian rakyat.
Sejalan dengan itu, sejumlah wilayah menerapkan PSBB untuk mencegah penyebaran virus corona ( Covid-19). Diketahui, pada bulan april 2020, setidaknya dua provinsi dan 16 kabupaten dan kota telah mengajukan dan menerapkan PSBB.
Provinsi pertama yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta, yaitu sejak 10 April 2020. Menyusul PSBB berikutnya dari Provinsi Sumatera Barat dan sejumlah wilayah di Jawa Barat.
Sejak PSBB dicanangkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memilih cara berbeda. Ganjar memilih cara dengan konsep yang membumi sesuai karakter masyarakatnya dengan nama, Jogo Tonggo. Gerakan ini diluncurkan untuk menyalakan kembali semangat gotong royong, saling menjaga tetangga disaat pageblug COVID-19.
“Kita harapkan jogo tonggo jadi kekuatan di masyarakat di level RW, kita mulai starting form the end, bukan baru tapi nilai gotong royong, tenggang rasa ini semua boleh kita jaga. Inilah kekuatan kemandirian bangsa,” jelas Ganjar, dalam kanal youtube milik pribadinya.
Saat ini, Ganjar mengaku belum siap diterapkan new normal di wilayahnya. Meski begitu, secara intensif orang nomor satu di Jawa Tengah ini terus kampanyekan latihan cara hidup baru (new normal).
“Jadi kalau di Jawa Tengah apakah sudah siap dengan wacana new normal ini, kami belum siap tapi kami sudah mulai belajar. Mulai mengajari masyarakat agar kita bareng-bareng bisa menata,” tegasnya
Kini, ditengah pelaksanaan PSBB memasuki fase pelonggaran, pemerintah sudah memulai mengkampanyekan cara hidup baru (new normal). Sebuah tahapan tindak lanjut dari penerapan PSBB. Namun, dalam penerapan New Normal ini terikat dengan indikator kurva penurunan sebaran virus corona yang stabil dalam periode tertentu.
Dengan demikian, penerapan New Normal dilekatkan harapannya bakal dimulai disejumlah wilayah yang telah menerapkan PSBB. Meski demikian, fakta berbeda terjadi disejumlah wilayah. Alih-alih untuk memperpanjang PSBB, DKI Jakarta dan Jabar menyelipkan kata transisi dan adaptasi demi melonggarkan PSBB.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan kembali memperpanjang PSBB dengan menambahkan istilah transisi PSBB kemudian diperpanjangan kembali dengan batas waktu yang belum ditentukan. Anies berdalih, perpanjangan PSBB ini menjadi masa transisi menuju masa New Normal, di mana semua sektor akan mulai kembali dibuka secara bertahap.
Menurut Anies, masa transisi fase pertama disebut akan dievaluasi pada akhir Juni 2020. Sebab selama masa transisi, Pemprov DKI Jakarta telah membuat sejumlah kelonggaran. Di mulai dari membolehkan warga beraktivitas hingga tempat-tempat usaha kembali beroperasi.
“Kami di gugus tugas percepatan penanganan covid DKI Jakarta, kita memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang. Bulan Juni sebagai masa transisi,” ujar Anies, Kamis, 4 Juni 2020.
Sementara, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memilih mengeluarkan peraturan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara proporsional dengan sebutan persiapan adaptasi kebiasaan baru (AKB). Kebijakan ini berlaku di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.
Dalam ketentuan itu, bagi daerah yang akan menerapkan AKB, terlebih dahulu harus mencabut status PSBB. Stelah itu, pemda mengajukan surat permohonan AKB kepada Kementerian Kesehatan RI.
Kamil berdalih, istilah AKB dipilih karena new normal akan membingungkan masyarakat. Dalam pandangannya, masyarakat akan menganggap aktivitas telah normal kembali.
“Jika memakai istilah normal, akan membingungkan, sebagian berpikir kondisi sudah membaik dan normal lagi seperti biasa. Padahal belum. Karena itu kami memilih istilah AKB,” ungkap Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar, Selasa (2/6/2020) lalu.
