UU Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Terhadap Iklim Usaha dan Investasi

NASIONAL, mediakita.co – Dalam kegiatan APEC CEO Dialogues 2020 ang diselenggarakan secara virtual pada Kamis, 19/11/2020 Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa tahun 2020 merupakan tahun krusial bagi dunia. Seluruh negara memiliki tantangan tak terduga sehingga harus dihadapi dengan menciptakan terobosan dan inovasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya.

Presiden percaya bahwa peluang dan kesempatan di tengah pandemi ini masih terbuka luas. Ia ingin Indonesia menjadikan kondisi tersebut sebagai momentum reformasi struktural secara luar biasa. “Kami membenahi regulasi dan birokrasi yang ada agar dapat bergerak cepat melalui masa-masa sulit ini sehingga siap membuka pintu seluas-luasnya bagi businessman dan bagi investor dengan cara-cara baru,” katanya.

Omnibus Law Wujud Penyederhadaan Regulasi

Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan penyederhanaan regulasi secara besar-besaran dari 79 undang-undang menjadi hanya 1 undang-undang. Hal tersebut tak lain bertujuan untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM.

UU Cipta Kerja tersebut memangkas regulasi yang tumpang tindih serta prosedur yang rumit. Hal ini berdampak pada rantai birokrasi perizinan yang berbelit juga dipotong dan pungutan liar yang selama ini menghambat usaha dan investasi diberantas, serta tetap mengutamakan komitmen terhadap perlindungan lingkungan.

BACA JUGA :  Presiden Tak Melarang Mudik, Tapi Konsekuensinya Otomatis ODP dan Harus Isolasi Mandiri 14 Hari, Fadli Zon: Pernyataan Mencla - Mencle

“Omnibus Law Cipta Kerja akan memberikan dampak yang signifikan bagi perbaikan iklim usaha dan berinvestasi di Indonesia. Pertama, proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat,” kata Presiden.

Penyederhanaan tersebut menjadikan perizinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil menjadi tidak diperlukan lagi. Saat ini pelaku usaha bisa langsung menjalankan usaha dengan hanya melakukan pendaftaran saja. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk membantu dan mengembangkan potensi usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Online Single Submission System

Pemerintah akan mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui sistem online single submission. Sistem ini akan berimplikasi pada pencegahan pungutan liar dan korupsi yang semakin kuat.

“Kegiatan usaha dan berinvestasi makin dipermudah. Pembentukan Perseroan Terbatas atau PT dibuat lebih sederhana dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pengurusan paten dan merek juga dipercepat. Pengadaan tanah dan lahan bagi kepentingan umum dan investasi jauh lebih mudah,” imbuhnya. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas dan insentif yang menarik bagi pihak yang berinvestasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas, dan Pelabuhan Bebas. Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk memberikan pelayanan perizinan dalam hitungan jam untuk kemudahan investasi di kawasan-kawasan tersebut.

BACA JUGA :  Siapa Dibalik Tagar #TurunkanJokowi, Ini Penjelasanya

Perlindungan Dan Peningkatan Peran Pekerja

Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah membentuk lembaga sovereign wealth fund dan melindungi sekaligus meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk di antaranya ialah memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon.

“Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari Omnibus Law. Kita akan selesaikan aturan pelaksana itu secepat-cepatnya sehingga berbagai reformasi regulasi dan debirokratisasi bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha serta diharapkan dapat menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan,” jelas Presiden. Untuk itu, Presiden mengundang para CEO dan pelaku usaha di kawasan Asia-Pasifik untuk merasakan dampak positif dari berbagai potensi dan insentif dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Indonesia di masa pandemi ini.

“Mari bersama-sama bangkit dan bekerja sama untuk memulihkan kesehatan masyarakat dan perekonomian kawasan, serta segera melakukan lompatan-lompatan kemajuan untuk kejayaan perekonomian di kawasan,” tegasnya.

Sumber : BPMI Setpres
Editor : Haris Shantanu