JAKARTA, mediakita.co– Presiden Joko Widodo menargetkan semua bantuan sosial bagi warga miskin terdampak corona dapat tersalurkan seluruhnya sebelum lebaran. Kementerian Sosial menyebut bantuan sosial Presiden Jokowi tahap pertama bagi warga miskin terdampak corona telah dikucurkan hampir 100%.
Saat ini, kemensos tengah mempersiapkan peluncuran bantuan Presiden tahap ke 2. Menurut rencana, bantuan tahap kedua dijadwalkan akan disalurkan pekan depan.
Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta pemerintah daerah untuk segera mengirimkan data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) secepat mungkin. Saat ini, menurut dia, baru 7,8 juta dari target 9 juta Kepala Keluarga (KK) yang tercatat sebagai penerima BST.
Kelengkapan data itu dibutuhkan untuk mengejar tenggat distribusi bansos tunai sebelum Hari Raya Idul Fitri, sesuai dengan perintah Presiden Jokowi.
“Perintah Presiden meminta agar penyaluran bansos tunai dan sembako selesai sebelum Idul Fitri,” kata Juliiari dalam siaran pers, Jumat (05/2020).
Meski begitu, sejauh ini kemensos mengaku masih menerima aduan dari masyarakat tentang banyaknya kelompok masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Harry Hikmat mengaku menerima informasi itu.
Untuk itu, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Harry Hikmat menyatakan akan memberi prioritas bagai warga miskin yang belum mendapatkan bansos untuk diberikan dalam bansos tahap kedua.
“Tidak mudah bagi kelompok marginal di masyarakat untuk benar-benar terdata mendapatkan bantuan sosial,” ungkap Harry Hikmat dalam keterangan pers, Sabtu (9/05/2020).
Untuk mengatasi hal itu, di Jakarta misalnya, Kemensos menyisir sejumlah wilayah marginal yang kumuh, miskin dan padat penduduk . Hal itu dilakukan untuk memastikan pemberian bansos dari Presiden Jokowi sampai kepada warga yang membutuhkan.
Untuk itu, karena pemda lebih memahami kondisi warganya yang terdampak pandemi virus corona, maka kemensos memberikan keleluasaan bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan data tersebut.
Menteri Sosial Juliari menjelaskan, pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan pimpinan daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati melalui video konferensi maraton selama dua hari.
Dari hasil komunikasi tersebut, pemda dipersilakan menyalurkan bansos kepada penerima di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial.
“Prosedurnya tidak sulit. Tidak benar kalau dikatakan prosesnya njllimet (rumit). Kami tidak ‘mengunci’ daftar penerima bansos hanya dari DTKS kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah,” kata Mensos.
Saat ini, penyaluran bansos tunai Rp600 ribu sudah menjangkau 1,8 juta KK melalui Kantor Pos dan bank-bank milik negara, dengan mekanisme transfer kepada 785 ribu KK. Maka, total distribusi BST ditargetkan 2,6 juta KK pada hari ini.
