PEMALANG, mediakita.co – Kasus Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda acap kali terjadi di Pemalang. Hal ini mengundang reaksi keras dari anggota parlemen, Jumat (24/9/2021).
Teranyar, warga asal Desa Randudongkal bernama Urip Tarjono menjadi korban carut-marutnya data penduduk. Saat dirinya akan menjalani perawatan di rumah sakit, ia tidak dapat mengakses layanan BPJS dikarenakan permasalahan NIK.
Saat dikonfirmasi mediakita.co melalui sambungan telepon, Humas BPJS Cabang Pemalang, Ferdy Ramadhan, menyatakan dalam database mereka, nama tersebut tidak valid. Ada perbedaan nama yang tercatat.
“Untuk NIK dalam data kami tercatat atas nama Tarjo bukan Urip Tarjono. Coba tanyakan pada Disdukcapil,” kata Ferdy pada mediakita.co.
Mokhamad Syafi’i, Anggota Komisi D, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, mengungkapkan permasalahan data kependudukan di Pemalang sangat krodit. Membutuhkan keseriusan dalam menangani persoalan tersebut.
“NIK bermasalah jumlahnya seporete dan ini sangat kacau. Harusnya Dinas Catatan Sipil berkoordinasi dengan Dinas Sosial,” ujar Syafi’i dengan mediakita.co.
Menurutnya masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi persoalan ini wajib hukumnya saling berkomunikasi.
“Jadi begini Dispermades mendorong desa melakukan verval, disambut Dinsos memperbaiki DTKS. Nah nanti muaranya Disdukcapil memvalidkan data,” jelasnya.
Selama ini, ia menilai OPD masih mementingkan ego sektoral masing-masing. “Yang terjadi di lapangan jika ada kasus, selalu saja dinas-dinas saling lempar tanggungjawab. Bagaimana mau Pemalang lebih baik jika dinasnya saja tidak pernah komunikasi satu sama lain, bicara sinergitas OPD rasanya kita masih mimpi.”
Terpisah, Rismanto, Anggota DPRD Fraksi Golkar, mengungkapkan permasalahan seperti ini sangat merugikan masyarakat. Persoalan semacam ini harus segera diselesaikan secepatnya.
“Kondisi rakyat sudah susah, terus mereka di pingpong. Apa kita ga kasihan dengan mereka, lantas tanggungjawab dinas apa,” ungkapnya.
Oleh : Arief Syaefudin
