JAKARTA, mediakita.co- Ketua umum Ormas Jaringan Rakyat Nusantara (Jari Nusantara) Bambang Mugiarto menyebut , kepemimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terbukti telah menghadirkan iklim demokrasi di Indonesia menjadi lebih otentik.
Karena Megawati tidak menggunakan posisi dipartai yang dipimpinnya untuk agenda politk pribadinya. Hal itu teah diteladankan Megawati sejak pilpres 2014, dimana tiket politik calon presiden diberikan kepada Jokowi.
Menurut Bambang, kepemimpinan Megawati yang demikian telah menghadirkan iklim demokrasi di Indonesia menjadi lebih otentik.
Tak hanya Megawati, Bambang Mugiarto menilai hal serupa dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Sebagai ketua Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh juga tidak menggunakan posisi dipartainya untuk agenda politik pribadinya. Baik dalam legislatif maupun di Pilpres 2019 dan 2024 yang akan datang.
“Berbeda dengan pemimpin partai politik kebanyakan, Bu Mega dan Bang Surya Paloh tidak memiliki agenda untuk nyaleg dan nyapres. Ini satu reputasi yang menjadi pembeda dengan pimpinan partai politik pada umumnya,” kata Bambang Mugiarto, di DPP Jari Nusantara Jl. Perdatan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Menurut dia, ditengah situasi dimana kepercayaan rakyat terhadap partai politik kian memudar, sikap politik dua pemimpin partai ini menjadi penyangga demokrasi yang sehat.
“Iklim demokrasi di Indonesia menjadi lebih menjanjikan dan menjadi memiliki harapan. Terutama dalam seleksi pemimpin nasional sebagai proses sirkulasi elit lima tahunan melalui pemilu sebagai prosedur formalnya,” jelasnya.
Sikap dan posisioning politik Bu Mega dan Bang Surya yang demikian ini dinilai cukup menjanjikan dalam membangun demokrasi yang sehat. Ditangan dinginnya, seleksi pemimpin nasional tahun 2024 lebih terbuka dan kompetitif.
“Semua orang menjadi memiliki kesempatan sama sebagaimana substansi demokrasi untuk dipilih dan memilih. Memberi ruang kepada kader bangsa terbaik untuk terlibat dan memiliki kesempatan menjadi pemimpin bangsa ini”.
“Jika hal ini terus dirawat dan dkelola dengan baik, hampir pasti akan lahir kader bangsa terbaik dari tangan dinginnya,” tambahnya.
Hal itu tidak berlaku pada partai politik yang ketua umumnya memiliki agenda politik kekuasaan. Dengan ketua umum partainya memiliki agenda pribadi baik sebagai capres maupun cawapres, maka akses politik bagi kader-kader bangsa terbaik menjadi tertutup. Kondisi dimana elitisasi berlaku dan mengantarakan demokrasi menghadapi bahayanya.
“Ketika ketua umum partai tertentu kemudian nyapres, dengan sendirinya nyaris tidak ada harapan bagi kader bangsa terbaik berkesempatan untuk terlibat dalam proses politik yang ada”.
Ditahun 2014, Bu Mega telah menorehkan sejarah dengan tinta emas merekomemndasi Jokowi sebagai capres dari PDI Perjuangan. Jokowi yang bukan struktural partai, dan hanya pejabat publik berlatar belakang pengusaha biasa, dipilih oleh Megawati menjadi calon presiden dan ternyata berhasil menjadi presiden dengan kemenangan ganda.
Menang di pilpres dan menang dengan raihan jumlah kursi DPR terbanyak. Kemenangan ini menunjukan, PDI Perjuangan sebagai lembaga publik kemudian mendapat trush atau kepercayaan dalam proses konsolidasi demokrasi.
Iklim politik seperti inilah yang menghadirkan demokrasi menjadi ebih otentik. Keputusan Bu Mega merekomendasi Jokwi meneguhkan posisinya sebagai negarawan. Membuktikan sebagai pemimpin yang responsif, terbuka dan mendengarkan suara-suara rakyat bahkan dari mereka yang berlatar belakang apolitis.
“Itu kekuatan dari figur pemimpin yang telah selesai dengan dirinya. Pemimpin yang menghadirkan keteladanan tentang mengedepankan persoalan bangsa diatas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Saat ini, fenomena itu selain ada di bu Mega juga semoga ada di Bang Surya Paloh,” tandasnya.
