BANTEN, mediakita.co- Disela kunjungan dan silaturahmi dengan konsituennya diwilayah Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan Binuangeun, Kabupaten Lebak, Wakil Ketua Komisi ll DPRD Banten dari Fraksi Partai Demokrat, Yoyon Sunjana melakukan sidak ke beberapa titik lokasi proyek hasil pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten di tahun anggaran 2022 akhir kemarin.
Hal ini dilakukan, selain adanya aduan masyarakat, Yoyon Sunjana juga membaca berita tentang proyek DKP yang dianggap sarat masalah yang mengarah kepada manipulatif dalam anggaran yang beritanya beredar dan ditayangkan oleh beberapa media, baik media cetak dan online yang mengungkap tentang adanya dugaan MarkUp anggaran yang dilakukan oleh pihak DKP Provinsi Banten.
“Saya sebagai anggota DPRD Banten dan wakil rakyat, terlebih ini menyangkut bidang komisi ll dan saya sebagai wakil ketua dibidang tersebut, harus terjun kelapangan untuk melihat lebih jelas hasil pembangunan yang dilakukan oleh DKP Banten setelah adanya aduan dan berita yang saya baca,” terangnya, Rabu (8/3/2023).
Yoyon Sunjana juga mengungkapkan, bahwa pihaknya tidak akan pernah tutup mata bila ada hasil pembangunan dari uang pemerintah notabene hasil dari pajak rakyat Banten yang disalahgunakan dalam pembangunannya tersebut.
“Kita akan ungkap tuntas semuanya. Dan hasil sidak ini akan saya laporkan ke dewan pimpinan DPRD provinsi banten dan di tembuskan ke berbagai pihak termasuk ke PJ Gubernur dan jajarannya, serta aparat penegak hukum di banten, agar semuanya terungkap secara jelas,” tegas Yoyon.
Yoyon Sunjana juga mengatakan, dia tidak ingin uang hasil pajak rakyat Banten terhamburkan secara sia-sia karena sebuah pembangunan dalam program pemerintahan Banten yang selalu tidak bermutu. “Jangan sampai hal ini terus menjadi candu sehingga dijadikan contoh yang tidak baik bagi generasi yang akan datang dengan gaya pola menyelewengkan anggaran dalam pembangunan daerahnya itu,”ungkap Yoyon.
Kata Yoyon Sunjana, terlebih dia sebagai putra asli pribumi banten yang tidak ingin pemberdayaan pembangunan daerahnya itu serba terbelakang terus. “Karena akibat hasil pembangunannya yang tidak bermutu dan diselewengkan,” jelasnya.
Lanjut Yoyon, dia akan mendorong untuk di ungkap secara tuntas terkait anggaran yang digelontorkan oleh DKP Provinsi Banten dengan hasil pembangunan semacam breakwater ini. “Terlebih ini, membangun pas di depan tanah kebun saya pribadi breakwater yang dibangun oleh pihak DKP Banten,” ungkapnya, sambil menunjuk keheranan satu pondasi untuk tiang solarcell (listrik berdaya cahaya matahari) yang tidak dipasang (padahal info yang didapatkan sudah terserap 100 persen dengan nilai 14 miliar lebih untuk pekerjaan breakwater, Tetrapod dan tempat pelalangan).
Sidak Wakil Ketua Komisi ll DPRD Provinsi Banten ini pun dilanjutkan dengan melihat langsung terkait pembangunan pabrik ES yang sama di bangun oleh DKP Banten, karena adanya informasi terkait soal lahan asetnya tersebut milik Pemprov Banten atau pihak lain? serta revitalisasi pembangunannya itu di duga juga sarat masalah. “Ini semacam pembangunan pavling blok info yang didapatkan dari lapangan dikerjakan di bulan pebruari 2023 kemarin dan tanpa plank proyek, ini proyek anggaran apa dan tahun berapa, ko dikerjakan bulan Pebruari 2023,” heran Yoyon Sunjana.
Jelas Yoyon Sunjana, saat ini masyarakat banten sudah cerdas, dan kritis jadi jangan membodohi dan melakukan pembohongan terus dari pajak rakyat itu,” ucapnya.
Yoyon Sunjana juga menegaskan, persoalan proyek-proyek yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten untuk di buka dalam rapat sidang pimpinan DPRD Provinsi Banten, beserta pihak terkait serta tidak ada lagi istilah “satu pintu” dalam persoalan proyek-proyek DKP Banten. “Dan saya mendorong kepada para pimpinan DPRD Banten, persoalan proyek-proyek DKP ini agar direkomendasikan untuk diaudit dan diusut tuntas oleh KPK,” tandasnya.
Sementara ditempat terpisah, ketika wartawan mencoba konfirmasi terkait persoalan AMDAL dalam rencana program pembangunan oleh DKP Banten, yang menurut sumber tidak sesuai dengan rencana awal yang konon akan menggunakan Tim ahli dari ITB, kemudian mundur karena dugaan pemotongan yang terlalu besar oleh pihak DKP Banten sehingga mengalihkan ke Tim ahli AMDAL dari Untirta, Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti, tidak menjawab chat via WA yang dikirim oleh wartawan. (*/Ist)
