OPINI, mediakita.co- Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Pemalang 2025, saat ini dalam pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hadir dalam konteks fiskal dan sosial ekonomi yang kompleks. Di tengah tekanan pasca pandemi dan keterbatasan fiskal, RAPBD-P menjadi instrumen penting untuk membaca arah prioritas pembangunan, termasuk sektor kesehatan.
Pandangan Terhadap RAPBD-P 2025
RAPBD-P 2025 tampaknya belum menunjukkan langkah transformatif dalam membangun sistem kesehatan yang kuat dan efisien. Total belanja mencapai Rp2,82 triliun dan defisit Rp133,2 miliar ditutup dari SiLPA. Porsi belanja kesehatan dalam RAPBD-P hanya mengalami penyesuaian nominal, tanpa perubahan substansial. Belum terlihat pergeseran anggaran ke arah penguatan layanan primer, efisiensi rumah sakit, dan pengendalian penyakit yang berdampak luas terhadap produktivitas masyarakat.
Kondisi RSUD dr. M. Ashari
Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD dr. M. Ashari menghadapi beban utang operasional lebih dari Rp25 miliar. Rasio pendapatan terhadap belanja operasional sekitar 62% mencerminkan ketidakseimbangan serius. Tanpa pembenahan sistem manajemen berbasis cost-center, rumah sakit ini berpotensi terus menjadi sumber kebocoran fiskal. Maka perlu reformasi menyeluruh pada pembiayaan farmasi, logistik dan SDM agar lebih efisien dan berorientasi mutu.
Progress Pembangunan RSUD Baru
RSUD Randudongkal belum menunjukkan progres pembangunan signifikan. Dalam RAPBD-P 2025, belum ada alokasi anggaran yang menegaskan proyek ini sebagai prioritas strategis, padahal masyarakat di Kecamatan Randudongkal, Belik, dan sekitarnya sangat membutuhkan layanan rujukan yang lebih dekat.
Keadaan Puskesmas
Puskesmas pun menghadapi tantangan klasik. Rasio dokter umum mendekati 1:8000, jauh dari standar WHO 1:1000. Meski 10 puskesmas menerima bantuan ambulans baru tahun 2024 melalui DAK Kemenkes senilai Rp6,98 miliar, tantangan tetap ada pada kompetensi SDM dan sistem respons darurat.
Beban Adminstratif
Tenaga medis dan tenaga kesehatan dibebani proses input data. Saat ini, mereka harus mengisi secara paralel di berbagai platform seperti SIMPUS, CKG, PTM Provinsi, dan sistem pusat tanpa adanya integrasi satu data. Hal ini menyita waktu pelayanan dan menghambat upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
Lonjakan Kasus Epidemiologi
Dalam konteks epidemiologi, terjadi lonjakan kasus HIV semula 84 tahun 2022 menjadi 117 kasus pada tahun 2024, hal ini juga belum direspons dengan perluasan layanan VCT. Penyakit tidak menular, diabetes dan hipertensi juga menjadi penyebab utama kunjungan di layanan primer, akan tetapi belum ada skrining sistematis lintas desa atau sekolah.
Usulan Adanya Integrated Health Improvement Program
Kami mengusulkan program Integrated Health Improvement Program (IHIP) yang melibatkan Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial. Melalui program ini, Pemda dapat menjalankan skrining gizi anak sekolah, pendampingan keluarga stunting, serta edukasi hidup sehat berbasis lokal.
Perhatian pada Kesehatan Pekerja
Kesehatan kerja pun belum menjadi prioritas. Padahal, dengan lebih dari 120 perusahaan aktif di Pemalang, belum ada regulasi terkait pelaksanaan Medical Check-Up (MCU) rutin bagi karyawan. Perlu adanya dasar hukum baik itu perda maupun perbup untuk menegakkan regulasi MCU.
Perubahan Kebijakan Anggaran
Pendekatan kebijakan anggaran perlu bergeser dari administratif ke berbasis kebutuhan dan dampak. Belanja perjalanan dinas dan non-medis masih cukup dominan. Anggaran harus dialihkan untuk insentif tenaga kesehatan di daerah minus, revitalisasi kader dan posyandu, pengadaan alat kesehatan dasar, digitalisasi layanan primer, dan edukasi HIV/AIDS serta PTM berbasis komunitas.
Perlu dikembangkan dashboard anggaran kesehatan daerah yang transparan dan partisipatif, yang tidak hanya menunjukkan serapan, tetapi juga dampak program terhadap kesehatan masyarakat.
Transformasi sistem kesehatan Pemalang harus bertumpu pada tiga pilar: penguatan layanan primer dan pencegahan, efisiensi layanan rumah sakit berbasis BLUD profesional, serta integrasi lintas sektor dalam kebijakan kesehatan.
RAPBD-P 2025 adalah momentum untuk membuktikan komitmen politik dan manajerial. Kabupaten Pemalang tidak kekurangan sumber daya, hanya perlu penyelarasan visi, tata kelola yang lebih baik, dan keberanian mengarahkan anggaran pada hal yang benar-benar berdampak.
Kesehatan bukan beban anggaran, tapi modal pembangunan. Ketika anggaran difokuskan untuk pencegahan dan promosi kesehatan, maka produktivitas akan meningkat, kemiskinan menurun dan masyarakat merasa lebih terlindungi. Mari jadikan kesehatan sebagai wajah nyata kehadiran negara di tengah rakyat.
Penulis: dr. Darmanto, SH, M.Kes, SpPD, FINASIM, FiSQua.
