PEMALANG, mediakita.co- Model ataupun skema tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak tahun 2026 di Kabupaten Pemalang, belum menemui kejalasan, Selasa (28/4/2026).
Pasalnya, belum ada keputusan mengenai lokasi TPS.
Sebelumnya, muncul wacana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan (Dinpermasdes) Pemalang, akan menerapkan model TPS seperti pemilihan umum (Pemilu).
Kepala Dinpermasdes Pemalang, Andri Adi, membeberkan, bahwa per TPS akan berisikan 500 pemilih.
Selain itu, lokasi TPS akan dibeda-bedakan sesuai wilayah.
“Jadi TPS-nya itu disesuaikan lokasinya, didekatkan dengan pemilih. Kemudian, maksimal itu per TPS diisi 500 pemilih,” ujarnya belum lama ini.
Namun demikian, rencana itu masih ditinjau ulang karena mendapat penolakan dari berbagai pihak, seperti pemerhati desa, anggota dan pimpinan dewan.
Mereka ramai-ramai menolak model TPS Pilkades disamakan seperti pemilu dengan alasan menghilangkan ciri khas dan juga rawan konflik sosial maupun politik.
Usai mendapat penolakan, skema TPS Pilkades serentak masih dalam kajian lanjutan.
Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, berharap model TPS yang dipakai pada Pilkades, mengedepankan aspek keamanan.
“Tentu ya, faktor secure (kemanan) harus diperhatikan. Itu yang akan jadi fokus kita pada pelaksanaan Pilkades ini,” kata bupati.
Sebagai informasi, Pilkades serentak tahun 2026 di Kabupaten Pemalang bakal digelar pada bulan November mendatang dengan jumlah desa yang menyelenggarakan Pilkades sebanyak 174.
Pilkades serentak tahun 2026 dijadwalkan berlangsung tanggal 8 November 2026, tepatnya pada hari Minggu.
Oleh: Arief Syaefudin
