POLITIK, mediakita.co- Ketua Partai Hanura Kabupaten Pemalang, Slameto, mengajak semua elemen masyarakat mengambil bagian dalam proses pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pemalang. Hal itu dikarenakan adanya petahana dalam kontestasi pilkada.
“Sebagai calon kepala daerah pada pilkada, petahana atau incumbent cenderung melakukan politisasi anggaran. Tentunya petahana memiliki peluang besar dalam memanfaatkan pos-pos belanja pada APBD untuk kepentingan politiknya,” ujarnya kepada awak media, Senin siang (9/9/2024).
Menurutnya, kerawanan anggaran yang tertinggi untuk dipolitisasi petahana adalah pos anggaran hibah dan belanja bantuan sosial.
Dalam beberapa kasus yang terjadi, politisasi anggaran cendurung terjadi ketika para kepala daerah yang berakhir masa jabatan pada periode pertamanya kemudian maju kembali ke gelanggang pilkada.
“Politisasi anggaran ini biasanya akan dilakukan secara diam-diam. Tujuannya apa? supaya melanggengkan kekuasaannya,” jelasnya.
Selain potensi penyalahgunaan dana bantuan sosial dan dana hibah, Partai Hanura Pemalang memandang jika petahana juga diuntungkan melalui kucuran dana desa.
“Saya khawatir dana desa juga dimanfaatkan petahana untuk modal politiknya yang tujuannya tidak lain tidak bukan agar memuluskan jalan politiknya agar bisa terpilih lagi,” tutupnya.
Oleh: Arief Syaefudin
