NASIONAL, mediakita.co– Masyarakat mendukung rencana penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akibat pandemi Covid-19. Selain untuk melindungi warga negara dari bahaya penularan virus, penundaan itu menjadi penting untuk menjaga kualitas pemilu.
Dilansir harian Kompas, Minggu (29/03/2020), hasil survei dalam jaringan (online) Litbang Kompas, 24-25 Maret 2020, menunjukan 91,8 persen responden setuju seluruh tahapan pilkada 2020 ditunda. Semtara itu, 2,5 responden, menjawab tidak setuju dan 5,7 persen menjawab tidak tahu.
Disebutkan, survey tersebut melibatkan 1.315 responden dari 27 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 % dan nirpencuplikan +/- 3,2 persen.
Sebelumnya, dari wawancara Kompas, 6 dari 9 fraksi di DPR RI setuju pilkada ditunda dari jadwal 23 September 2020. Tiga fraksi akan melihat perkembangan penanganan Covid-19 terlebih dahulu. Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menunda empat tahapan pilkada yang sedianya berlangsung Maret-Mei 2020.
Sementara itu, anggota KPU, Viryan Aziz, menyampaikan dalam rapat pleno Senin (30/3), KPU akan membahas aspek teknis penyelenggaraan pilkada. KPU menyusun sejumlah alternatif tahapan setelah penundaan empat tahapan pilkada.
Apabila wabah covid-19 dapat diatasi pertengahan april sehingga awal Mei tahapan pilkada bisa dilanjutkan, masih dimungkinkan pemungutan suara digelar 23 September. Namun, baru bisa diatasi akhir Mei, tahapan pilkada baru bisa dilanjutkan awal juni.
Dengan asumsi itu, lanjut Viryan Aziz sebagaimana tersebut harian Kompas hari ini, pemungutan suara baru bisa digelar awal Desember. “ Mau tidak mau harus ada pengunduran waktu pemungutan suara,” jelasnya.
