PEMALANG, mediakita.co- Kepala Desa di Kabupaten Pemalang, Jawa tengah, menyambut gembira dengan telah diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Selasa, (11/12/2018).
Enurudi Joko Wijoyo, Kepala Desa Semaya Kecamatan Randudongkal menyatakan apresiasinya terhadap Presiden Joko Widodo. Karena selain adanya peningkatan anggaran, termasuk penambahan alokasi dana untuk kelurahan, dengan diterbitkannya Permen No. 16 Tahun 2018 oleh Menteri Desa dinilai lebih cukup solutif.
“ Permen no. 16 tahun 2018, saya kira telah menjawab harapan masyarakat desa tentang alokasi dana desa. Setelah 4 tahun berturut-turut terfokus disektor infrastruktur. Lahirnya permen ini bisa menjawab kebutuhan anggaran pemberdayaan masyarakat,” kata kades muda di Pemalang ini kepada mediakita.co.
Kedepan, lanjut kades yang baru dilantik Tanggal 2 Desember 2018 lalu, berharap pada sektor pemberdayaan masyarakat ini dapat dipergunakan untuk kegiatan kepemudaan seperti Karang Taruna dan keolah ragaan. Agar nantinya dapat lahir atlit-atlit handal dari berkat adanya pemberdayaan masyarakat sektor keolahragaan.
Apresiasi senada disampaikan Slamet Riyanto, Kepala Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal mengucapkan banyak terimakasih kepada pemerintah pusat yang mau dan mendengar aspirasi warga masyarakat desa.
Menurutnya, salah satu manfaat dana desa adalah meningkatkan pendapatan warga melalui program-program pembangunan infrastruktur.
Slamet menyatakan bahwa penyerapan anggaran Dana Desa dari pemerintahan Jokowi ini diprioritaskan pada program pembangunan yang bersifat padat karya. Rakyat dilibatkan dalam pengerjaan infrastruktur, pembuatan dan penggalian gorong-gorong di sepanjang jalan desa.
“ Warga yang terlibat pada program padat karya tunai sebanyak 1.900 orang orang lebih. Itu sejalan dengan instruksi Presiden, maka pembangunan berbasis padat karya melalui dana desa ini dapat mempercepat upaya mengentaskan kemisikinan,” jelasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kondisi infrastruktur di pedesaan mengalami perkembangan sejak 2014 ke 2018 atau selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD), perkembangan infrastruktur di desa pada 2014 adalah 39,21%, dan pada 2018 menjadi 44,63% atau naik sebesar 5,42%.
Dengan demikian secara total perkembangan IPD naik 3,6% dari 55,71% ke 59,36% membuktikan bahwa Dana Desa sangat bermanfaat untuk pembangunan desa serta sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah pusat untuk ditengah masyarakat
Oleh : Arief Saefudin
