NASIONAL, mediakita.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan masyarakat sebagai lembaga yang menyelamatkan bangsa Indonesia dari banjakan para koruptor. Namun apa yang terjadi dengan lembaga anti rasuah tersebut, penyidiknya justru terlibat kasus suap. Perilaku yang harus dicegah dan diberantasnya.
Adalah Stepanus Robin Pattuju, penyidik KPK yang harus memakai rompi orange, rompi yang sering dipakai para koruptor setelah diduga menerima suap dari Walikota Tanjung Balai, M Syahrial.
Ia digiring teman sejawatnya untuk tampil di depan publik untuk mengikuti konferensi pers setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (22/4/2021).
Stepanus dan pengacara bernama Maskur Husain ditetapkan tersangka oleh teman sejawatnya di KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah dan atau janji dari penyelenggaran negara terkait penanganan perkara Walikota Tanjung Balai Tahun 2020-2021.
Selain Stepanus dan Maskur Husain KPK juga telah menetapkan Syahrial sebagai tersangka sebagai pihak yang memberi suap.
Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan bahwa Stepanus bergabung ke KPK sejak tahun 2019 lalu dengan nilai tes menunjukkan di atas rata-rata.
‘Saudara SRP masuk KPK tanggal 1 April 2019. Hasil tesnya menunjukkan potensi di atas rata-rata 100 persen, yaitu angka 111,41, hasil tes kompetensi di atas 91,89 persen. Artinya secara persayaratan mekanisme rekrutmennya tidak masalah’ ujar Firli dalam konferensi pers tersebut.
Sehubungan dengan apa yang menimpa lembaga anti rasuah tersebut, Ketua Umum Seknas Jokowi Jateng Bambang Mugiarto mengatakan bahwa KPK ibarat pembawa obor untuk menerangi kegelapan tapi dia sendiri yang menginjak kotoran.
‘Sangat memalukan, KPK sebagai pembawa obor untuk menerangi kegelapan di bangsa ini, tapi dia sendiri yang menginjak kotoran’ ujar Bambang di Pemalang, (23/04/2021) melalui pesan singkat.
Bambang juga menyampaikan keprihatinannya kepada KPK dalam memberantas korupsi di bangsa ini. Pasalnya, menurut Bambang, bisa jadi bukan hanya Stepanus yang melakukan hal tersebut di KPK. Karena diduga ada beberapa kasus yang mencuat kepermukaan tetapi tak terdengar suara KPK
‘Kita prihatin terhadap apa yang terjadi pada KPK. Seharusnya KPK semakin peka terhadap informasi yang disampaikan masyarakat terhadap kasus-kasus yang diduga ada potensi kerugian negara. Misalnya, beberapa hari yang lalu Ferdinand Hutahaean bicara tentang DP 0%, pengadaan peralatan DAMKAR, dan Formula E yang bermasalah,’ kata Bambang. (Prb/mediakita.co).
