TANA TORAJA, mediakita.co – Sejarah baru tampaknya sedang diukir di Bumi Lakipadada. Upaya percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang menggabungkan wilayah Luwu Raya dan Toraja kini memasuki babak baru yang kian progresif. Dalam sebuah pertemuan strategis yang berlangsung khidmat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor DPRD Tana Toraja, Senin (23/02/2026), seluruh elemen pimpinan dan lintas fraksi menyatakan sikap satu suara: mendukung penuh lahirnya Provinsi Luwu Raya Toraja.
Pertemuan ini bukan sekadar audiensi formal, melainkan simbol penyatuan visi antara kekuatan politik legislatif dengan aspirasi murni masyarakat yang dibawa oleh Panitia Pembentukan DOB. Suasana hangat namun sarat akan semangat perjuangan menyelimuti ruangan sejak rombongan panitia tiba.
Langkah Rasional Demi Kesejahteraan Masa Depan
Kedatangan rombongan Panitia DOB Luwu Raya Toraja disambut langsung oleh Ketua DPRD Tana Toraja, Kendek Rante. Beliau tidak sendirian; tampak mendampingi jajaran Wakil Ketua DPRD serta para Ketua-Ketua Fraksi yang merepresentasikan seluruh kekuatan politik di Tana Toraja. Kehadiran lengkap unsur pimpinan ini menunjukkan bahwa isu pemekaran bukan lagi sekadar wacana pinggiran, melainkan agenda prioritas daerah.
Dalam audiensi tersebut, panitia memaparkan draf dokumen dan kajian akademik yang disusun secara komprehensif. Berdasarkan hasil kajian multidimensi—mulai dari aspek geografis, demografis, hingga potensi ekonomi—bersatunya Toraja dengan Luwu Raya untuk membentuk provinsi baru dinilai sebagai pilihan yang paling rasional dan realistis.
Selama ini, muncul beberapa opsi terkait masa depan administratif wilayah ini, mulai dari tetap bertahan sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan hingga wacana pembentukan “Toraja Raya” (Toraja dan Toraja Utara saja). Namun, analisis akademik terbaru menunjukkan bahwa kolaborasi dengan Luwu Raya akan menciptakan sebuah entitas provinsi yang jauh lebih kuat secara fiskal dan mandiri secara sumber daya.
“Secara akademik dan analisis lapangan, berjuang bersama Luwu Raya adalah langkah paling logis. Ini bukan soal keinginan politik semata, melainkan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerataan kesejahteraan di kawasan ini yang selama ini merasa terlalu jauh dari pusat kendali administrasi di Makassar,” ungkap salah satu perwakilan panitia di hadapan para wakil rakyat.
Dukungan Lintas Sektor: Dari Akademisi hingga Tokoh Adat
Keseriusan perjuangan ini tercermin dari komposisi tokoh yang hadir dalam rombongan panitia. Tampak hadir Victor Datuan Batara (Ketua Tim Pengarah) yang dikenal memiliki jejaring luas, didampingi oleh Yohanis Lintin selaku Sekretaris Umum Panitia.
Di barisan pemikir dan pengkaji, hadir tokoh-tokoh yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi seperti Marten Batong, David Tana’, Pastor Kornel, Prof. Daud Malamassam, Piter Randan Bua, dll. Kehadiran para akademisi dan tokoh agama ini memberikan bobot moral dan intelektual pada usulan DOB ini, memastikan bahwa perjuangan ini memiliki landasan ilmiah yang kuat (scientific base).
Tak hanya dari struktur panitia, dukungan juga mengalir deras dari elemen masyarakat sipil yang turut mengawal jalannya diskusi. Terlihat perwakilan dari lembaga adat Tongkonan Adat Sangtorayan (TAS) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Kehadiran mereka menegaskan bahwa usulan Provinsi Luwu Raya Toraja tetap akan berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal dan penghormatan terhadap hak-hak adat yang menjadi ciri khas kedua wilayah. Organisasi kepemudaan dan mahasiswa pun tak ketinggalan memberikan dukungan moral, menandakan bahwa isu ini adalah kerinduan lintas generasi.
Catatan Strategis: Administrasi dan Sosialisasi Masif
Meski seluruh fraksi di DPRD Tana Toraja telah menyatakan “koor” dukungan, pimpinan legislatif tetap memberikan catatan-catatan kritis dan konstruktif. Hal ini dilakukan agar perjuangan ini tidak kandas di tengah jalan akibat kendala teknis. Pimpinan DPRD menekankan agar seluruh persyaratan administratif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, segera dilengkapi tanpa celah.
Wakil Ketua II DPRD Tana Toraja, Evivana Rombe Datu, dalam penyampaiannya menekankan bahwa kekompakan adalah “senjata” utama dalam menghadapi birokrasi di tingkat pusat nantinya.
“Panitia DOB dan anggota DPRD harus kompak berjuang bersama. Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Catatan paling penting adalah kita harus mulai melakukan sosialisasi masif ke akar rumput. Masyarakat harus paham mengapa kita memilih berjuang bersama Luwu Raya. Urgensi pembentukan Provinsi Luwu Raya Toraja ini harus menjadi kesadaran kolektif seluruh rakyat Toraja,” tegas Evivana, yang langsung disambut anggukan setuju dari pimpinan fraksi lainnya.
Senada dengan hal tersebut, para pimpinan fraksi juga berjanji akan membawa hasil pertemuan ini ke tingkat partai masing-masing untuk memastikan dukungan linear hingga ke tingkat DPR RI di Jakarta.
Gerakan Serentak: Diplomasi Tanpa Batas
Langkah diplomasi yang dilakukan pada Senin ini ternyata merupakan bagian dari gerakan kolektif yang terstruktur. Di waktu yang bersamaan dengan pertemuan di Tana Toraja, Panitia DOB juga dikabarkan tengah melangsungkan pertemuan serupa dengan DPRD Kabupaten Toraja Utara di Rantepao.
Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi gerakan antara dua kabupaten di Toraja tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa secara administratif dan politis, wilayah pegunungan (Toraja) memiliki satu suara bulat sebelum duduk bersama dengan perwakilan dari wilayah dataran rendah (Luwu Raya: Kota Palopo, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur).
Sinergi antara tokoh adat, pemuda, politisi, dan akademisi ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium pemekaran wilayah, khusus bagi daerah-daerah yang secara kajian sangat layak seperti Luwu Raya Toraja.
Menatap Masa Depan: Provinsi Baru, Harapan Baru
Hingga berita ini diturunkan, koordinasi intensif antara Panitia DOB dan DPRD Tana Toraja masih terus berlangsung. Mereka berkomitmen untuk segera mematangkan draf final serta melengkapi dokumen-dokumen fisik yang diperlukan dalam pengusulan pemekaran.
Provinsi Luwu Raya Toraja diproyeksikan tidak hanya akan memperpendek rentang kendali pemerintahan, tetapi juga memaksimalkan potensi pariwisata Toraja yang mendunia dengan potensi industri dan pelabuhan yang ada di Luwu Raya. Penyatuan ini diyakini akan melahirkan kekuatan ekonomi baru di Sulawesi yang mandiri dan berdaya saing global.
Aspirasi ini bukan lagi sekadar mimpi di atas kertas, melainkan sebuah rencana besar yang sedang dikerjakan dengan penuh ketelitian. Dengan dukungan bulat dari seluruh fraksi DPRD Tana Toraja, satu hambatan besar telah terlampaui. Kini, mata seluruh masyarakat tertuju pada langkah-langkah selanjutnya menuju terwujudnya provinsi baru yang menjanjikan pemerataan pembangunan bagi seluruh anak negeri di jazirah utara Sulawesi Selatan. (Red/mediakita.co)
