Meraba Harapan yang Tersisa, Dilorong Kesunyian Pilkada 2020

Bagikan Artikel

Oleh : Bambang Mugiarto

Berkah paling penting dari proses politik ini, bagi rakyat, pilkada harus bisa menghidupi dan dihidupi oleh semangat perbaikan-perbaikan. Karena dilorong belenggu elitisasi politik ini, dalam kesunyiannya ada rindu tak terkira akan adanya perubahan sistem politik yang mensejahterakan rakyat

OPINI, mediakita.coPilkada Pemalang baru akan digelar tanggal 23 September 2020. Meski begitu, secara formal percaturan dapat dilihat ditahapan pendaftaran KPU pada 16-18 Juni nanti. Siapa berpasangan dengan siapa dan bagaimana konstruksi koalisi partai pada saat itu sudah benar-benar final. Konstruksi itu akan jadi pintu masuk medan pilkada serentak sesungguhnya di Indonesa, tak terkecuali khususnya di Pemalang.

Penentuan pasangan calon dan koalisinya akan menjadi imagi konstruksi politik pemilukada Pemalang tahun 2020. Konstruksi yang menjadi lokus pengorganisasian kekuatan dan kesiapan sesungguhnya partai-partai politik beserta koalisnya. Karena pada tahap ini, figur pasangan calon kepala daerah dan koalisi partai sudah final.

BACA JUGA :  Pilkada Pemalang : Gerindra dan PPP Bantah Sudah Deal Berkoalisi PKB-Nasdem

Meskipun pada saat ini, bisa saja diraba dengan cara mencium kecenderungan sikap politik partai yang berkembang. Hanya bisa dengan cara mencium, karena tradisi elit partai masih saja tak berubah. Dalam pengambilan keputusan, elit partai lebih memilih cara-cara tertutup. Penentuan siapa calon, pasangan dan bangunan koalisinya cenderung tidak melibatkan partisipasi politik kader, apalagi rakyat. Maka membaca siapa ditetapkan sebagai apa pada saat ini hanya akan jadi spekulasi yang masih sangat dinamis dan cair.

Pemilukada sebagai term sirkulasi elit, pada cita-citanya, sesungguhnya tidak sekedar untuk mengganti orang (pemimpin). Lebih penting, harus meliputi adanya proses transformasi ekonomi, sistem politik dan cara bekerjanya.  Pada konteks ini, pemilukada biasanya dimaksud sebagai imagi bakal lahirnya peradaban baru. Peradaban dengan pengorganisasian sistem politik dan ekonomi yang merapikan segala persoalan sistem lama (sebelumnya).

Sirkulasi elit itu, dengan sendirinya bakal mengetengahkan hadirnya harapan baru. Harapan  yang menjawab kesenjangan sosial politik dan ekonomi dimasa sebelumnya. Kecenderungan umumnya, hampir selalu ditandai dengan bukti bahwa pengorganisasian kepemimpinan masa sebelumnya dinarasikan sebagai sistem yang belum memenuhi harapan publik.

Berangkat dari pemikiran tersebut, saya melihat Pilkada Pemalang tergolong masih senyap. Terutama jika dibaca dari pola komunikasi calon yang namanya sudah mengemuka beserta partai koalisi yang hendak menjadi penantang calon dari koalisi partai penguasa. Lazimnya, para calon dari partai penantang (sebut saja kontestan penantang), selalu mewarnai dengan data kesenjangan pemerintahan dan konstruksi politik sebelumnya.

Pada fase ini, tradisi politik yang dirajut biasanya, pasangan calon dari kontestan penantang selalu mengajak publik untuk mengkonfirmasi evaluasi yang disiapkannya. Dalam konteks pembangunan misalnya, pasangan calon dan parpol koalisi penantang selalu dicirikan dengan menyodorkan term kegagalan pembangunan sebagai isu sentral model kampanyenya. Secara sosialogis, publik diajak untuk mengonfirmasi segala ketimpangan dan kesenjangan yang digambarkannya. Baik dari sudut tata kelola birokrasi, maupun dari sudut lain dengan seksionalisme kepentingannya yang terlembagakan.

Terhadap evaluasi kinerja pemerintahan sebelumnya, kontestan penantang kemudian menyajikan satu kebaruan yang disertai dengan proposal politik yang ditawarkan. Proposal ini dituangkan dalam Visi-Misi pasangan calon yang diusung. Termasuk citra diri pasangan calon yang diilustrasikan sebagai sosok yang mewakili kebutuhan pasangan idial. Frame peradaban baru menjadi kata kunci pengorganisasian politiknya yang dipersepsikan untuk menggapai harapan baru. Sebuah design kekuasaan yang menjawab persoalan ketimpangan dengan jaminan adanya perubahan dengan konstruksi kekuasaan untuk perubahan yang substansial.

BACA JUGA :  Pastikan Maju, Aliansi Pemalang Independen (API) Audiensi Ke KPUD Pemalang 

Akan tetapi sejauh ini, pembicaraan para peserta kontestasi, baik dari kontestan penantang maupun dari partai penguasa sekalipun, nyaris belum terdengar. Meskipun dipermukaan disebut sudah mengantongi sejumlah nama yang hampir final. Spekulasi yang berkembang, masing-masing partai bahkan sudah mengkristal dengan calon beserta partai koalisinya. Jika benar, maka kondisi politik ini mengisyaratkan adanya paradok politik. Sesuatu yang tidak biasa dalam sebuah panggung politik bertajuk “pertarungan”.

Kondisi ini, tidak sinkron dengan sifat dasar sebuah perhelatan. Bahasa-bahasa politik keseharian diruang publik masih mencerminkan suasana yang adem ayem. Padahal, PDI Perjuangan sebagai partai penguasa sudah merampungkan koalisi awal dan pasangan calon yang hendak diusungnya. Karena itu, saya khawatir pilkada pemalang dengan substansinya akan berlangsung pada pusaran yang “sebatas prosedur”. Pilkada sebagai medium sirkulasi elit tetap akan menemui jalan buntu. Jalan yang didramasikan untuk menyajikan tikungan-tikungan garang dan terik, sejatinya hanya untuk menyembunyikan keabadian ruang sunyi dibaliknya. Di sudut lain, desir suara penggiat demokrasi dan gerakan masyarakat sipil yang “berteriak” kerakyatan seakan terbungkam.

Sungguh sangat disayangkan, hingga dijenjang ini, suara-suara kemampuan finansial kontestan lebih sibuk dan terdengar dinyaringkan ketimbang apa dan mau dibawa kemana Pemalang kedepan. Konstruksi politik yang demikian, lebih nampak belum mampu memberi argumen yang cukup bahwa Pemilukada Pemalang akan menarik dan menjadi titik dimana spektrum perubahan berwajah. Konstruksi politik yang pengorganisasiannya cukup kompetitif dan berbasis program kian tenggelam dengan doktrin klasik yang mengharuskan pemilih tunduk dan taat dengan keputusan partai. Minimnya tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kesediaan, kepedulian dan daya tawar, punya daya maknet elektoral kuat membuat rakyat (pemilih) menempuh jalan pragmatis.

Paling tidak sampai disini, performa perilaku politik elit dalam mengorganisir kekuatannya masih saja belum mampu menghadirkan imagi kebaruan. Pelibatan publik dalam pengambilan keputusan politik strategis masih terabai oleh kebiasaan lama elit. Kecendurangan sikap elit yang lebih memposisikan diri sebagai penentu kebijakan, sesungguhnya menandakan masih kuatnya sistem politik oligarkis. Elit masih saja ogah membangun proses politik yang demokratis karena tersandera oleh kepentingan pribadinya. Akibat lebih jauh, cita-cita reformasi untuk mengkonsolidasi demokrasi memenangi perang abadinya melawan korupsi hampir pasti akan kandas.

Mengail pemikiran Huntington bahwa transisi menuju konsolidasi demokrasi memerlukan rentang waktu sekitar dua kali Pemilu untuk melewati masa anomali, menuju penguatan pelembagaan institusi-institusi politik, maka pilkada tahun ini mestinya menjadi pintu gerbang yang lebar untuk menggapai mimpi terwujudnya perbaikan.

Karena otentiknya, pemilu dan pilkada tak sekedar hanya membuat panggung pesta demokrasi. Tetapi juga harus didorong untuk mampu menyediakan manfaat lain. Dengan Pemilu dan Pilkada, perbaikan sistem politik dan pemerintahan harus didorong menghangatkan perbincangan. Berkah paling penting dari proses politik ini, bagi rakyat, pilkada bisa menghidupi dan dihidupi oleh semangat perbaikan-perbaikan. Karena dilorong belenggu elitisasi politik ini, dalam kesunyiannya ada rindu tak terkira akan adanya perubahan sistem politik yang mensejahterakan rakyat

Inilah tantangan cukup terjal pada Pilkada Pemalang untuk mewujud terjadinya sirkulasi elit. Management lembaga politik yang buruk dengan oligarkinya, mengajak kita untuk “tahu” bahwa semua itu disebabkan karena elit dalam struktur management politiknya masih lebih didasari oleh kepentingan personalnya. Padahal, urgensi demokratisasi menghendaki adanya dukungan dari rakyat sipil adalah kunci legitimasi.

Secara emosional, kepentingan rakyat  tidak bersesuaian dengan harapannya dan makna simbolik demokratisasi. Oligarki politik inilah yang walhasil menjadi tantangan besar mengahadapi medan pilkada. Komunikasi politik para kandidat belum memuat aspirasi publik terkait dengan harapan kehidupan politik yang lebih baik.

BACA JUGA :  Bambang Mugiarto Calon Bupati Pemalang 2020, Apa Istimewanya

Absah, aras komunikasi politik menjelang Pilkada Pemalang yang demikian menjadi sulit untuk mengeja harapan perubahan. Pilkada menjadi kehilangan pesonanya ditangan elit politik yang beku terkurung salju ambisi. Pilkada dengan elit yang bercitra glamor dan sibuk dengan bahasa hasrat pribadinya sendiri justru hanya menyisakan keraguan publik. Genangan harapan yang memantulkan menara-menara program unggulan yang mengantarkan perubahan, serta kosntruksi politik yang menawan, yang membingkai atmosfir romantis, agaknya hanya akan mengembalikan keaabadianya dalam mimpi-mimpinya.

Mungkinkah, disisa waktu yang hampir tinggal sepenggal akan ada kejutan-kejutan terbarukan yang akan menjadi ruh dan tonggak sejarah menyiarkan perubahan nasib rakyat ? Semoga !

 

Tinggalkan Balasan

Next Post

Ini Penjelasanya; Libur Dan Cuti Bersama 2020 Digeser?

Sen Mar 9 , 2020
Bagikan Artikel Next1 of 2 Oleh : Bambang Mugiarto Berkah paling penting dari proses politik ini, bagi rakyat, pilkada harus bisa menghidupi dan dihidupi oleh semangat perbaikan-perbaikan. Karena dilorong belenggu elitisasi politik ini, dalam kesunyiannya ada rindu tak terkira akan adanya perubahan sistem politik yang mensejahterakan rakyat OPINI, mediakita.co–Pilkada Pemalang […]