Nasional, Mediakita.co,- Jagad lini massa media sosial Twitter dua jam belakangan diramaikan dengan tagar Boikot BPJS. Sejumlah akun menyampaikan kegeraman soal kenaikan iuaran BPJS di awal tahun 2020.
Seperti akun Opan, yang memeprtanyakan kenaikan saat perekonomian sedang sulit, “Iuran BPJS dinaikkan justeru disaat ekonomi sedang sulit, rakyat susah payah nyari duit demi kelangsungan hidup tapi dipaksa bayar iuran BPJS. Rakyat dicekik meskipun sedang sekarat.. #BoikotBPJS Rakyat Nunggak BPJS Karena Ekonomi Sulit, Bukan Tidak Patuh ”.
@Tarawinat4, “Penghasilan rakyat tidak menentu tapi dipaksa untuk membayar iuran BPJS dengan dalih cuma 5rb/hari. Nyari duit untuk makan saja susah gimana mau bayar BPJS,?? #BoikotBPJS Ngomong Iuran BPJS ‘Cuma’ 5000/Hari, Memang Penghasilan Rakyat 200 Juta Kayak Ente?”.
Demikian komentar akun @Tarawinat4 mengomentari ucapan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris yang membuat analogi simplifikasi.
Seperti kita ketahui, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perpres No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Kamis (24/10/19). Melalui Perpres tersebut, iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja naik dua kali lipat.
Kenaikan yang berlaku mulai 1 Januari 2020, yakni: PBI pusat dan daerah Rp 42.000 dari Rp 23.000 per bulan per jiwa; Kelas I menjadi Rp 160.000 dari Rp 80.000 per bulan per jiwa; dan Kelas II menjadi Rp 110.000 dari Rp 51.000 per bulan per jiwa.
Terkait kenaikan itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto angkat bicara. “Harapan saya itu mampu menutup defisit BPJS Kesehatan, sehingga kami tinggal memperbaiki tata kelolanya, sehingga itu bisa tidak terjadi defisit lagi di kemudian hari yang akan merugikan masyarakat sendiri,” Ujar Menkes, seperti dikutip Detik, Rabu (30/10/2019). (sf/Mediakita.co).
