PEMALANG,mediakita.co – Sidang pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlangsung di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang berlangsung alot. Sedianya dilangsungkan pagi hari molor hingga sore.
Penundaan sidang RPJMD tidak hanya terjadi sekali ini saja. Pada sidang yang berlangsung 26 Juli 2021 lalu, sidang persetujuan RPJMD juga mengalami penundaan hingga malam hari.
Dalam dua kali sidang paripurna dengan agenda pembahasan RPJMD selalu mengalami kebuntuan. Hal ini disebabkan para anggota DPRD selalu mangkir waktu sidang berlangsung.
Ditemui mediakita.co, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pemalang Muhammad Bobby Dewantara berujar gagalnya rapat pembahasan RPJMD dikarenakan sentimen politik pasca Pilkada Pemalang 2020. Jangan sampai RPJMD dijadikan alat tukar politik.
Menurutnya RPJMD menjadi penting sebab menjadi hal fundamental Pemalang untuk lima tahun yang akan datang.
“Jangan jadikan RPJMD ini untuk kepentingan pribadi dan partai politik, kepentingan rakyat jauh lebih penting dari itu semua. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan, terutama soal bargaining politik yang berkaitan dengan rupiah. Birokrasi juga harus berupaya mendorong RPJMD dan patuh dengan bupati selaku pembina mereka dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI),” ujarnya.
Dalam keterangannya, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui jajarannya sudah menjalankan sesuai regulasi yang ada. Secara teknis RPJMD yang dibahas sudah sesuai.
“RPJMD sudah sangat bagus dan kami bahas detail dengan OPD terkait,” ucapnya.
Bupati juga secara politik sudah dilakukan komunikasi pada para ketua partai politik yang mempunyai fraksi di parlemen.
“Saya sudah berupaya melakukan komunikasi dengan ketua-ketua parpol yang tidak sepakat dengan rancangan RPJMD, namun inilah politik selalu ada dinamikanya,” pungkasnya.
Oleh : Arief Syaefudin
